Sistem Pemerintahan Berbasis e-Govt Efektif Tingkatkan Pelayanan Publik
An e-Government System Effective Improve Public Services in Indonesia
Reporter : Heru Subroto
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Pemerintah RI telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai terobosan dan inovasi yang sangat berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi aparat sipil negara (ASN) untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
"Terobosan dan inovasi ini sangat berpengaruh pada ASN dan kepentingan masyarakat, dengan demikian masyarakat tidak lagi menemui kesulitan dalam pengurusan administrasi negara, misalnya soal perijinan dan surat kependudukan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur kepada pers di Jakarta pada Selasa (6/9) pada e-Government Summit 2016 di Jakarta atas kerjasama kementerian dengan Korea International Coorporation Agency (KOICA).
Dia mengakui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih terkendala sejumlah masalah dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga pola birokrasi lama masih berjalan yang mengakibatkan kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi antara satu lembaga dengan instansi pemerintah lainnya.
Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menilai e-Govt merupakan bisnis yang menghubungkan pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan dunia usaha, dan pemerintah dengan masyarakat.
"Pemerintah Kota Bandung dapat menekan biaya sekitar Rp1 triliun karena menerapkan e-Govt. Ini harus disadari semua pihak," katanya.
Dubes Republik Korea untuk Indonesia Cho Taiyoung menambahkan bahwa e-Govt merupakan bisnis yang berkembang baik di negaranya. “Kami akan selalu mengembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
Jakarta (B2B) - The Indonesian government implement information and communication technology (ICT) as a breakthrough and innovation that drive the effectiveness and efficiency of civil servants to serve the public interest, according to the minister.
"The breakthrough and innovation is very influential in the public interest so it is no longer difficult to obtain business licenses and population administration," Minister of Administrative Reform - Bureaucratic Reform, Asman Abnur told the press here recently on e-Government Summit 2016 organized by the ministry and Korea International Cooperation Agency (KOICA).
He admits the application of electronic-based government system is still hampered by a number of problems and has not been well integrated, so there is a gap utilization of information technology between government institutions.
While the Minister of Communication and Information, Rudiantara said e-government as a bridge between government to government, government to business, and government and society.
"Bandung City Government can reduce the cost around 1 trillion rupiah after implement e-government. It should be realized by all parties," he said.
Ambassador of the Republic of Korea for Indonesia Cho Taiyoung add e-government is a thriving business both in Cambodia. "We will use it to follow the information technology development."
