Gubernur Terpilih Wajib Bina UMKM, Bukan `Dibinasakan` Jika Bermasalah
The Regional Heads in Indonesia are Required to Support SMEs
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengharapkan para kepala daerah, khususya Gubernur DKI Jakarta terpilih nanti memberi kepastian berusaha terkait perizinan, zona lokasi usaha dan permodalan, dan terhadap UMKM yang kurang baik sebaiknya dibina dan bukan 'dibinasakan' sehingga keberadaaan UMKM dapat menopang kemajuan ekonomi nasional.
Seruan tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang, Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko, Duta Koperasi dan UKM 2017 Dewi Motik Pramono dan tampak hadir Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharram pada Dialog Media bertajuk 'Membangun Kedaulatan Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi dan UMKM' yang diadakan oleh Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) di Jakarta pada Selasa (11/4).
"Jangan setengah hati membina, meningkatkan, dan memberdayakan UKM dan koperasi. Kalau ada UMKM yang kurang baik sebaiknya dibina bukan dibinasakan. Kalau perlu berikan porsi proyek pemerintah provisi kepada UMKM dan manfaatkan produknya untuk memenuhi kebutuhan daerah," kata Sarman Simanjorang.
Menurutnya, gubernur terpilih seharusnya dapat memberikan kepastian berusaha dan mendorong UMKM meningkatkan kapasitas usaha dan jaringan pemasaran sehingga dapat mendukung perekonomian daerah.
Dewi Motik mengingatkan pemerintah provinsi harus berpihak kepada UMKM seperti memberikan fasilitas izin usaha seperti dilakukan banyak negara khususnya Thailand dan Vietnam.
Agung Sudjatmoko mengatakan sudah saatnya Indonesia mengubah paradigma pengembangan koperasi, karena tidak dapat berusaha sendiri dan harus melakukan sinergi dengan industri untuk membuka akses pasar dan pemasaran produk.
Sesmenkop UKM Agus Muharram mengatakan pemerintah dalam kaitannya dengan pengembangan koperasi dan UMKM telah menerapkan berbagai kebijakan di antaranya memberlakukan moratorium pemberian izin usaha koperasi.
"Hal itu dilakukan karena banyak indikasi penyalahgunaan badan hukum koperasi dan sebagai upaya melindungi masyarakat," kata Agus Muharram.
Jakarta (B2B) - Small and medium entrepreneurs expect the regional heads, especially Jakarta Governor elected can provide business certainty related to licenses, business location and access to capital, and finding the right solutions for SMEs to continue its business activities so as to support the Indonesian economy.
The remark was made by Deputy Chairman Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Sarman Simanjorang, Chairman of Indonesia Cooperative Council (Dekopin) Agung Sudjatmoko, 2017 Cooperatives and SMEs Ambassador Dewi Motik Pramono 2017, and Secretary of Cooperatives and SMEs Minister Agus Muharram here in seminar about the role of SMEs in national economy.
"Cooperatives and SMEs should be empowered, if there is a problem it should be nurtured and not suspended. Give the government projects to cooperatives and SMEs, and use its products to meet the needs of local governments," Mr Simanjorang said.
According to him, governor-elect should provide business certainty and encourage SMEs to increase the capacity of business and marketing network so that it can support the local economy.
Mrs Pramono reminded the provincial government should favor SMEs as provides facilities such as a business license to do many countries, such as Thailand and Vietnam.
Mr Sudjatmoko said it is time for Indonesia to change the paradigm of cooperative development, because it must be synergy with industry to open up market access and product marketing.
Mr Muharram said the government has implemented various policies to improve the performance of cooperatives and SMEs to impose a moratorium permits the establishment of cooperatives.
"The moratorium is aimed at preventing the misuse of permits cooperative and protect the public interest," he said.
