Jakarta (B2B) - Indonesia harus mengantisipasi kebijakan Open Sky Policy di bidang penerbangan di kawasan Asia Tenggara pada 2015.

"Roadmap ASEAN Single Aviation Market hingga yang berlaku setelah 2015 meliputi elemen ekonomi dan teknis. Sehingga perlu mengantisipasinya pada tingkat nasional," kata Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Djoko Murjatmodjo melalui keterangan tertulis pada Minggu.

Menurut Djoko, kesimpulan dari Badan Litbang Perhubungan menyatakan secara regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah siap menghadapi "ASEAN Open Sky".

Namun, perlu penajaman kajian tidak hanya sebatas UU, tetapi juga sejumlah aturan di bawahnya. Apakah perlu diperbaiki atau ditambah.

Hal lain yang mesti diantisipasi, katanya lagi, terkait dengan kemungkinan penyatuan standar keamanan dan manajemen lalu lintas penerbangan di ASEAN.

Kesiapan Indonesia juga dinilai perlu dilakukan tidak hanya dalam bentuk kerangka regulasi. Tetapi juga dalam menyiapkan sarana, prasarana, serta SDM yang memadai seperti pilot.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti menyatakan bahwa dunia penerbangan di Indonesia membutuhkan hingga sekitar 800 pilot per tahun.

"Kebutuhan pilot secara totalitas hingga 800 pilot per tahun," katanya dalam konferensi pers tentang Angkasa Aviation Academy di Tangerang, belum lama ini.

Berdasarkan data Kemenhub, berbagai sekolah penerbangan di Indonesia hanya dapat menghasilkan sekitar 400 pilot per tahun. Atau, hanya sekitar separuh dari kebutuhan yang sebenarnya diperlukan dunia penerbangan nasional.

Sebagaimana diberitakan, sektor penerbangan di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, berdasarkan riset perusahaan Airbus, merupakan pasar dengan pertumbuhan terpecat dan diperkirakan membutuhkan 11.000 pesawat dalam 20 tahun mendatang.

"Tidak diragukan bahwa pasar Asia Pasifik sangatlah penting untuk saat ini dan juga pada masa depan," kata Chief Operating Officer Customers Airbus John Leahy.