Mitra LPDB-KUKM Diminta Tingkatkan Kinerja dan Produktivitas Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Indonesian Govt Asks Cooperatives and SMEs Improve the Performance
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUKM) mengharapkan koperasi dan UKM yang menjadi mitra LPDB mampu meningkatkan kreativitas, produktivitas dan perbaikan sistem manajemen, sehingga dapat mengembalikan dana pinjaman tepat waktu sesuai tujuan pendirian LPDB untuk mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, penguatan KUKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Mitra-mitra LPDB harus mampu naik kelas, jangan hanya jalan di tempat maka harus kreatif sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Patut diingat bahwa semua dana yang disalurkan LPDB ada risikonya, apabila diselewengkan akan ada sanksi pidana," kata Direktur Utama LPDB KUKM Kemas Danial pada kegiatan ´Temu Mitra Nasional 2016´ di Jakarta pada Kamis (20/10).
Dia menambahkan, LPDB juga berupaya meningkatkan pelayanan sejak menyalurkan dana bergulir pada 2008, dan hingga saat ini telah menyalurkan lebih Rp7,5 triliun untuk mendukung penguatan modal bagi 903.230 KUKM di seluruh Indonesia didukung SDM berjumlah 295 orang, sementara total dana modal yang diperoleh dari APBN selama delapan tahun sekitar Rp4,3 triliun namun mampu meraih pendapatan hingga lebih Rp1,3 triliun.
"Sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Koperasi dan UKM maka LPDB boleh dibilang tersukses, selain laporan keuangan akuntabel juga mampu memberikan kontribusi pendapatan, sementara BLU lain masih ada yang negatif," kata Kemas Danial.
Sementara dari posisi sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang mendapat amanat tidak mengejar laba, maka non performing loan (NPL) dari LPDB tergolong baik, maksimal delapan persen namun sejak 2013 dapat ditekan hingga di bawah satu persen setelah mengubah strategi keuangan dan pendanaan antara memanfaatkan aset tetap penerima dana bergulir sebagai jaminan kredit.
Kemas mengakui bahwa sebelumnya LPDB hanya memanfaatkan fiducia piutang dan personal guarantee sebagai jaminan, tapi dengan aset tetap dapat langsung dieksekusi setelah terjadi kredit macet. "Dengan personal guarantee tidak bisa langsung diproses makanya NPL dulu tergolong tinggi."
Deputi Kelembagaan Kemenkop UKM, Meliadi Sembiring mengharapkan LPDB-KUKM, pelaku koperasi, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dapat bekerja sama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan ekonomi kerakyatan.
"Kalau hal ini terwujud, saya yakin perekonomian Indonesia akan tumbuh kuat dan mandiri," kata Meliadi.
Jakarta (B2B) - The Indonesia´s fund management institutions lending to cooperatives and micro, small and medium enterprises (LPDB-KUMKM) expecting cooperatives and SMEs which its partner is able to enhance creativity, productivity and improvement of management system, so as to return the capital loans in a timely, because it suits the purpose of establishment LPDB-KUKM to overcome unemployment, poverty alleviation, development people´s economy, and national economic growth.
"The partners of LPDB should be able improve performance and productivity, must be creative so as to increase productivity and competitiveness. It must be remembered that all the capital of LPDB there is a risk, there will be legal sanctions," President Director LPDB-KUMKM, Kemas Danial told the press here on Thursday (10.20.16)
The LPDB also work to improve services to provide loan funds since 2008, he said, and now has distributed over 7.5 trillion rupiahs for capital support for 903,230 cooperatives and SMEs across Indonesia, while total funds obtained from the state budget for eight years at 4.3 trillion rupiahs but was able achieve revenues of over 1.3 trillion rupiahs.
"As a public service agency under the Ministry of Cooperatives and SMEs, LPDB as the most successful, the financial statements accountable and able to achieve revenues, while another public service agency still negative," Mr Danial said.
While as a non bank financial institution with a mandate not for profit, non-performing loan (NPL) is quite good, a maximum of eight per cent, but since 2013 could be reduced below one percent, after changing financial strategies and funding as fixed assets of borrowers as loan collateral.
Mr Danial admitted that LPDB initially utilize fiduciary accounts and personal guarantees as collateral, but the assets can be directly executed after bad loans. "Personal guarantee can not be directly processed so that the NPL to be high."
The Deputy Minister of Institutional Meliadi Sembiring expecting the LPDB-KUKM, cooperatives, local governments and stakeholders work together to encourage the growth of national economy to encourage the strengthening of community economy.
"If it happen, I convinced the Indonesian economy will be strong and independent," Mr Sembiring said.
