Ditjen Pemasyarakatan Harapkan Dukungan TNI Amankan Lapas
DG of the Correctional Institutions Expecting Indonesian Military Support to Secure the Penitentiary
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Kementerian Hukum dan HAM RI membahas rencana kerja sama dengan TNI untuk mendukung pengamanan dan pembinaan mental di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Langkah tersebut menyikapi minimnya sumber daya manusia yang dimiliki lembaga pemasyarakatan untuik menjaga seluruh narapidana.
Rencana tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Handoyo Suderajad saat bertemu Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.
"Pemerintah mengharapkan TNI turut mendukung pengamanan di lembaga pemasyarakatan nantinya berasal dari orang-orang terlatih yang mempunyai disiplin tinggi dan itu hanya dimiliki oleh prajurit TNI," kata Handoyo Suderajad.
Jenderal TNI Moeldoko mengapresisasi rencana kerjasama yang akan dilaksanakan antara TNI dan pihak Lembaga Pemasyarakatan.
“Pada prinsipnya selama itu untuk kepentingan dan keamanan negara, saya akan mendukung dengan catatan harus ada payung hukum, makanya nantinya akan dibuat semacam MoU”, tegas Panglima TNI.
Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI didampingi Asisten Terirtorial Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha G, Perwira Staf Khusus Pom (Passuspom), Mayjen TNI Maliki Mift, Kepala Badan Pembinaan Hukum Mayjen TNI Supriyatna dan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI M Fuad Basya.
Dewan Pengurus Korpri TNI
Sebelumnya, Panglima TNI menerima Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) TNI, Herianto Sidik Iriansyah beserta staf untuk membahas rencana upacara HUT Korpri ke-43 tahun 2014.
Menurut rencana, Panglima TNI akan bertindak selaku inspektur upacara pada 1 Desember 2014 di lapangan apel Mabes TNI AL Cilangkap Jakarta Timur.
Herianto Sidik juga menyampaikan rencana perubahan nama pegawai negeri sipil (PNS) menjadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai UU No 5/2014 dan saat ini perubahan nama tersebut menunggu peraturan pemerintah (PP) yang akan dikeluarkan Presiden RI.
Jakarta (B2B) - Indonesian Ministry of Justice and Human Rights to discuss cooperation with the Indonesian military, better known as TNI, to support security and mental development in the penitentiary across Indonesia. It was addressing the lack of human resources in the penitentiary to keep all prisoners.
Cooperation plan proposed by the Director General of Correctional Institutions, Handoyo Suderajad when met TNI Commander General Moeldoko at TNI Headquarters in Cilangkap, East Jakarta on Thursday.
"The government expecting the military support the security in the penitentiary," Handoyo Suderajad said.
General Moeldoko give appreciation over plans military cooperation with the directorate general of correctional institutions.
"In principle, as long as it is for the security of the state, I will supports but must legally, to make a sort of memorandum of understanding," TNI commander said.
Also attended Assistant Territories, Major General Ngakan Gede Sugiartha G; Special Staff Security Officer, Major General Maliki Mift; Head of Military Law, Major General Supriyatna and Chief Information of TNI, Major General M Fuad Basya.
Board of Civil Servants of TNI
Earlier, the Head of Board of Civil Servants of TNI, Herianto Sidik Iriansyah and staff received by TNI Commander to discuss plans for the 43-year anniversary ceremony Indonesian civil servants corps.
According Iriansyah, TNI Commander requested to lead the ceremony on December 1, 2014 at the TNI Headquarters in Cilangkap, East Jakarta on Thursday.
also convey the plan to change the name of of civil servants into civilian state apparatus in accordance with Law No. 5/2014. Is currently waiting for the name change of government regulations to be issued by the Indonesian president.