Jakarta (B2B) - Joko Widodo dan Jusuf Kalla ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakarta, Selasa malam, sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019, dalam SK 536/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Menyusul pengumunan hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Selasa, maka masa cuti Gubernur DKI Jakarta non aktif, Joko Widodo akan berakhir, sehingga mulai hari ini Rabu (23/7), pria asal Solo itu secara resmi akan kembali berkantor di Balaikota dan menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sesuai dengan izin yang diberikan, Jokowi hanya mendapatkan cuti terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 hingga KPU mengumumkan hasil Pilpres 2014.

"Pak Jokowi berarti balik lagi jadi gubernur. Jadi di dalam surat itu bilang, beliau diberhentikan sementara saat KPU menetapkan calon tetap sampai KPU menetapkan presiden," kata Basuki di Balaikota, Senin.

Menurut Basuki yang akrab disapa Ahok, saat kembali berkantor, Jokowi juga harus menyampaikan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kementerian Dalam Negeri, bahwa telah menjabat lagi sebagai kepala daerah. Jika Jokowi tidak mengirimkan surat, nantinya dianggap lalai dan tidak bekerja.

Bila Jokowi akan mengajukan cuti tambahan, maka tetap diharuskan untuk masuk terlebih dahulu pada tanggal 23 Juli besok. Kemudian mengajukan cuti kembali kepada Presiden SBY. Jika disetujui maka stasus Basuki berganti menjadi Pelaksana harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta.

Basuki menuturkan, jika statusnya menjadi Plh, maka kewenangannya menjadi berkurang. Karena kewenangan Plh sangat terbatas dan tidak seperti Pelaksana Tugas (Plt).

"Kalau (cuti) diterima, beliau harus buat surat nunjuk saya sebagai Plh, bukan Plt lagi. Dan saya tidak bisa hadir memutuskan paripurna. Saya tidak boleh pimpim rapim, TPUT. Harus ada surat kuasa dari beliau per tanggal rapat. Kelemahannya di situ," katanya, seperti dilansir beritajakarta.com.