Ribuan Warga Antri Ikut Program `Tax Amnesty` jadi Berita Utama Mancanegara

Indonesians Line Up to Beat Deadline for Tax Amnesty`s Best Terms

Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Ribuan Warga Antri Ikut Program `Tax Amnesty` jadi Berita Utama MancanegaraPresiden RI Joko Widodo blusukan ke kantor pajak (Foto: istimewa)

RIBUAN orang Indonesia antri selama berjam-jam pada Jumat untuk mendapatkan tawaran yang paling menarik yang ditawarkan di bawah pengampunan pajak (tax amnesty) yang akhirnya diminati para pengemplang pajak setelah awalnya diragukan dan menteri keuangan disebut sebagai menteri paling sukses di negeri ini.

Pengampunan pajak, yang berlangsung sampai Maret, bertujuan untuk menambah pendapatan pemerintah hingga miliaran dolar dari pajak guna menutupi defisit fiskal di APBN.

Menghadapi ancaman pemerintah dari tindakan keras belum pernah terjadi sebelumnya terhadap wajib pajak di Indonesia, ternyata hampir 330.000 warga Indonesia mematuhi skema amnesti pajak dan menyatakan dana repatriasi dan tebusan mencapai US$250 juta sejak diluncurkan pada Juli.

Jumat menandai batas akhir dari fase pertama program, jumlah harta yang dilaporkan mencapai Rp3.195 triliun, terdiri atas harta di dalam negeri Rp2.177 triliun, dan dana di luar negeri senilai Rp1.019 triliun sementara Rp131 triliun dibawa pulang (repatriasi) ke Indonesia, aset tersebut sebagian besar dalam bentuk instrumen keuangan.

"Saya tidak ingin ketinggalan kesemptan ini. Jika aset yang saya umumkan besar, dari 1 persen itu menjadi penting," kata Lenna Yovanca, seorang karyawan di industri fashion, sambil menunggu antrian panggilan di luar kantor pajak utama di Jakarta.

Pada Jumat sore, 328.611 wajib pajak telah mendaftar, mengumumkan Rp3.441 triliun rupiah dengan Rp134 triliun rupiah berjanji untuk dipulangkan kembali ke Indonesia, menurut laporan update sebuah situs web pemerintah.

Indonesia yang menyatakan aset di luar negeri tidak diharuskan untuk mereka bawa mereka pulang, tapi membayar tarif denda yang lebih rendah jika mereka lakukan. Sebagian besar aset Indonesia di luar negeri diyakini berada di Singapura, dengan perkiraan US$200 miliar di perbankan swasta.

Hingga saat ini, pengampunan pajak telah menghasilkan pemasukan Rp96 triliun sebagai pendapatan pemerintah, atau hampir 60% dari target Rp165 triliun.

Tersukses di Dunia
Dalam beberapa hari terakhir, warga Indonesia yang ingin mengikuti pengampunan pajak mulai antri di luar kantor pajak sejak jam tiga pagi, kata para pejabat. Beberapa orang terkaya di Indonesia juga telah mendaftar. Kantor pajak terpaksa membuka pelayanan hingga tengah malam.

"Ada perkembangan yang cepat bulan ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan, Kamis.

Mantan Direktur Bank Dunia mengatakan parlemen mendengar bahwa sementara banyak negara telah melakukan amnesti pajak, Indonesia "adalah pada posisi tertinggi" di antara mereka dengan pengumpulan pendapatan setara dengan 0,65 persen dari produk domestik bruto (PDB).

India menerima pendapatan yang mewakili 0,58 persen dari PDB, Chili 0,62 persen, Italia 0,2 persen dan Afrika Selatan 0,17 persen, kata Sri Mulyani.

Wellian Wiranto, ekonom OCBC, menulis bahwa keberhasilan amnesti "menandai awal dari pergeseran paradigma diam yang akan mengubah dinamika ekonomi politik Indonesia menjadi lebih baik".

Wellian mencatat bahwa orang Indonesia yang bergabung amnesti akan "belajar untuk menuntut suara dalam bagaimana uang mereka dihabiskan oleh pemerintah" setelah mereka berkomitmen untuk membayar pajak atas penghasilan mereka.

Untuk mendorong partisipasi pengampunan pajak, pemerintah memberi kesempatan peserta tax amnesty menyatakan aset mereka dan membayar denda pada Jumat, tetapi mengirimkan dokumen paling lambat hingga 31 Desember.

Tidak semua orang Indonesia ternyata mendukung program pengampunan pajak. Gugatan menantang sebagai kejahatan masa lalu memaafkan wajib pajak kaya telah diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Pada Kamis, ribuan pekerja memprotes secara damai terhadap program pengampunan pajak amnesti di Jakarta seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.

THOUSANDS of Indonesians queued for hours on Friday to get the most attractive terms on offer under a tax amnesty that's recovered strongly after a slow start and which the finance minister calls the most successful a country has had.

The amnesty, which runs until March, aims to provide the government with billions of dollars in revenue to help cover a large fiscal deficit.

Facing government threats of an unprecedented crackdown on tax evaders, nearly 330,000 Indonesians have joined the tax amnesty scheme and declared $250 billion of assets since its launch in July.

Friday marks the end of the programme's first phase, during which the lowest penalty of 2 percent on previously unreported assets applies. The penalty rates rise 1-2 percentage points on Saturday and rise again from Jan. 1 for the final phase.

"I don't want to miss this. If the value of what I declare is big, than 1 percentage point matters," Lenna Yovanca, an employee in the fashion industry, said while waiting with scores of others outside the main tax office in Jakarta.

As of Friday afternoon, 328,611 taxpayers had signed up, declaring 3,441 trillion rupiah ($263.74 billion) with 134 trillion rupiah pledged to be repatriated back to Indonesia, according to a government website giving updates.

Indonesians who declare assets overseas are not required to bring them home, but pay a lower penalty rate if they do. The bulk of Indonesia's offshore assets are believed to be in Singapore, with an estimated $200 billion there in private banking assets.

To date, the amnesty has generated 97 trillion rupiah in government revenue, or nearly 60 percent of Jakarta's 165 trillion rupiah target.

A Strong September
In the past few days, people wanting to join the amnesty started lining up outside tax offices at 3 am, officials said. Some of Indonesia's wealthiest individuals have also signed up. Tax offices have stayed open until midnight.

"There has been rapid development this month," Finance Minister Sri Mulyani Indrawati told reporters on Thursday.

The former World Bank managing director said a parliament hearing that while many countries have done tax amnesties, Indonesia "is at the highest position" among them with revenue collection equivalent to 0.65 percent of gross domestic product.

India received revenue representing 0.58 percent of GDP, Chile 0.62 percent, Italy 0.2 percent and South Africa 0.17 percent, Indrawati said.

Wellian Wiranto, OCBC economist, wrote that the success of the amnesty "marks the start of a silent paradigm shift that would change Indonesia's political economy dynamic for the better".

Wiranto noted that Indonesians who join the amnesty will "learn to demand a say in how their money is spent by the government" after they commit to paying taxes on their income.

To encourage more amnesty participation, the government is letting participants declare their assets and pay a penalty by Friday, but submit paperwork by Dec. 31.

Not everyone has been happy about the amnesty. A lawsuit challenging it as forgiving past crimes of rich taxpayers has been filed in the Constitutional Court, which will rule at a later date.

On Thursday, thousands of workers protested peacefully against the amnesty in Jakarta.