Australia Tawarkan Pertukaran Tahanan, Indonesia Nyatakan Penolakan

Indonesian Govt Reject Australia`s Prisoner Swap Offer

Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Australia Tawarkan Pertukaran Tahanan, Indonesia Nyatakan Penolakan
Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di LP Krobokan (Foto: MailOnline)

Jakarta (B2B) - Kementerian Luar Negeri memberi sinyal penolakan terhadap tawaran pertukaran tahanan yang diajukan Australia dengan menyatakan bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam sistem hukum dan undang-undang di Indonesia.

"Ibu menteri luar negeri menyampaikan  bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum atau undang-undang di Indonesia, maka tawaran itu tidak bisa direalisasikan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis.

Nasir membenarkan bahwa Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, telah menghubungi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk menyampaikan tawaran pertukaran tahanan.

Dia menambahkan, Menteri Marsudi menerima telepon dari Bishop pada Selasa (3/3) saat melakukan kunjungan bilateral ke Selandia Baru.

Dua warga negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, akan dieksekusi mati atas ganjaran perbuatannya dalam jaringan narkotika Bali Nine, di Indonesia, bertahun lalu. (Ant)

Jakarta (B2B) -  Indonesia has indicated that it rejects Australias offer to swap prisoners, stating that this method was not known in the countrys legal system.

"The foreign affairs minister (Retno L.P. Marsudi) told her Australian counterpart (Julie Bishop) that Indonesias legal system or law does not recognize a prisoner swap. So the offer cannot be realized," a spokesman for the Foreign Affairs Ministry Arrmanatha Nasir said here on Thursday.

Mr Nasir confirmed that Bishop had contacted Foreign Affairs Minister Marsudi to convey the offer.

He added that Marsudi had received a telephone call from Bishop on Tuesday while she was in New Zealand for a bilateral visit.

Indonesia considered the offer as part of Australias efforts to protect its citizens, Mr Nasir remarked.