Wanita di Sekeliling Ahmad Fathanah Bisa Terjerat UU Pencucian Uang
Women Close to Ahmad Fathanah could be Charge Money Laundering Law
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Wanita-wanita di sekeliling Ahmad Fathanah yang diduga menerima dan menikmati hasil pencucian uang korupsi dugaan suap izin daging sapi impor dapat dijerat sanksi hukum dalam Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Sanksi di UU Antikorupsi pelakunya tunggal, tapi di UU Tindak Pidana Pencucian Uang dibagi dalam tiga kategori yakni pelaku aktif, fasilitator dan pelaku pasif yang turut menerima," kata mantan hakim Asep Iwan Iriawan dalam diskusi Sindo Radio bertajuk ´Uang Dicuri, Uang Dicuci´ di Jakarta, Sabtu (11/5).
Hadir dalam diskusi itu Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra, dan aktivis Indonesia Corruption ´Watch (ICW) Tama S Langkun.
Menurut Iwan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur sanksi bagi pelaku pasif dapat dijerat pidana pencucian uang, karena menerima hasil korupsi meski tidak tahu.
"Mau cewek itu artis dangdut atau profesi apapun, nggak ada urusan. Karena orang yang menerima dari hasil tindak pidana pencucian uang berapapun jumlahnya harus kena, karena dia kena titipan dan KPK harus ambil," ungkapnya.
Iwan menambahkan, bisa jadi sang penerima dari Ahmad Fathanah tidak mengetahui bahwa harta yang diterimanya dari hasil korupsi, tapi dia tak bisa mengelak karena undang-undang sudah mengatur hal itu.
"Tidak ada alasan dia tidak tahu, undang-undang sudah mengatur bahwa yang menerima dianggap tahu. Jadi berapapun jumlahnya dia harus kena Pasal 5, karena dari hasil suap," tegas Asep.
Jakarta (B2B) - The women around Ahmad Fathanah who allegedly received, money laundering and use funds of corruption bribery beef import permits, can charge under legal sanctions in accordance with Article 5 of Law on Money Laundering.
"Sanctions on Anti-Corruption Act by a sole individual, but in the Money Laundering Act is divided into three categories namely active actors, facilitators, and passive actors who participated received," said the former judge Asep Iwan Iriawan in Sindo Radio discussion titled ´Stolen Money, Money Washed ´in Jakarta, Saturday (11/5).
Present at the discussion was the Vice Chairman of the Center for Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) Agus Santoso, member of Commission III of the Prosperous Justice Party (PKS) Indra, and researchers Indonesia Corruption ´Watch (ICW) Tama S Langkun.
According to Iwan, such terms are defined in Article 5 of the Law on Money Laundering, which stipulate sanctions forpassive offender can charge under money laundering, proceeds of corruption due to receive even do not know.
"She dangdut singer or any profession, there´s no business. Due to the person received the proceeds of money laundering should be subject to any number, because it is deposited and the KPK should take," he said.
Iwan added that it could be the recipient of the Ahmad Fathanah not know that the property has received from the proceeds of corruption, but he could not avoid, because the laws already regulate it.
"There´s no reason she does not know, the law already stipulates that the received deemed know. So regardless of the amount she had hit Article 5, because of the bribe," said Asep.
