PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan pada Rabu tentang eksekusi mati terhadap 14 terpidana narkoba di Indonesia, dan mendesak pemerintah untuk mengakhiri praktik 'tidak adil' dari hukuman mati.

Sejumlah terpidana mati kasus narkoba termasuk warga asing mendapat pemberitahuan tentang jadwal eksekusi mereka dan diperkirakan akan dieksekusi pada Jumat dini hari.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan Rabu bahwa 14 orang - termasuk terpidana dari Nigeria, Pakistan, India dan Zimbabwe - telah dimasukkan ke dalam ruang isolasi dan akan dieksekusi pekan ini.

Sejumlah aktivis HAM telah menyampaikan keprihatinan mereka dalam beberapa hari terakhir, dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein  mengingatkan dampak dari eksekusi mati tersebut.

"Meningkatnya penggunaan hukuman mati di Indonesia  sangat mengkhawatirkan, dan saya mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri praktek ini yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Hukuman mati bukanlah pencegah yang efektif dibandingkan dengan bentuk-bentuk hukuman lain tidak menjamin melindungi orang dari penyalahgunaan narkoba."

Dia mengatakan bahwa di bawah hukum internasional, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, itu hanya dapat digunakan untuk "kejahatan yang paling serius" - yang ditafsirkan hanya untuk kejahatan yang melibatkan pembunuhan yang disengaja.

Sejumlah anggota keluarga terpidana mati dan pejabat kedutaan mengunjungi para tahanan pada Rabu di Nusakambangan, penjara khusus yang akan menjadi lokasi eksekusi mati.

Indonesia - yang menerapkan undang-undang anti-narkoba terberat di dunia - mengeksekusi 14 narapidana narkoba, sebagian besar orang asing, menyusul dua eksekusi mati tahun lalu.

Kalangan aktivis secara intensif menekan Presiden RI Joko Widodo pekan ini, Amnesty International mengatakan eksekusi akan menempatkan pemerintah "pada sisi sejarah yang salah".

Indonesia terakhir kali melakukan eksekusi pada April 2015 ketika menghukum mati delapan narapidana, termasuk dua warga Australia dan Brasil, memicu kemarahan internasional.

Pengacara untuk beberapa terpidana mati telah mengajukan langkah hukum menjelang eksekusi untuk menyelamatkan klien mereka dari bidikan regu tembak.

Seorang terpidana mati Merri Utami Widodo mengajukan permohonan grasi pada Selasa. Aktivis HAM juga melobi atas nama terpidana asal Pakistan Zulfiqar Ali mengatakan mereka juga mempertimbangkan untuk mendapatkan grasi, dengan menyatakan bahwa kliennya yang berusia 52 tahun menjalani penyiksaan agar mengaku dan tidak layak menjalani hukuman.

"Kami mengetahui bagaimana sistem hukum Indonesia penuh dengan kelemahan. (Jokowi) benar-benar dapat menempatkan moratorium eksekusi, Presiden memiliki hak untuk melakukannya," kata Al Araf, direktur kelompok hak asasi Imparsial, seperti dikutip AFP yang dilansir MailOnline.