Ahok Ungkap Mediasi `Deadlock` setelah Minta Penjelasan Wali Kota Jakarta Barat
Jakarta Governor: "I Only Asked the Mayor to Explain....."
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b - k.jpg)
Jakarta (B2B) - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan memecat Wali Kota Jakarta Barat apabila menolak mengungkapkan adanya dugaan penyelewengan anggaran di APBD DKI Jakarta.
"Saya cuma nanya ke Wali Kota, coba kamu jelaskan masuknya dana itu hasil bahasan dengan siapa? Awalnya dia nggak mau berdiri lalu saya bilang kalo kamu nggak mau berdiri berarti kamu terlibat, saya pecat kamu," kata Basuki yang akrab disapa Ahok pada saat mediasi Pemprov DKI dan DPRD DKI di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis.
"Jadi waktu itu saya minta Wali Kota memberikan penjelasan pada peserta mediasi tentang prosedurnya mengapa bisa masuk proyek yang bermasalah dalam APBD 2015," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Kamis.
Ahok mengaku hanya meminta Wali Kota Jakarta Barat untuk memberikan penjelasan demi membeberkan alasan adanya dana tambahan tersebut apakah ada permintaan dari pihak luar selain penyusun yang berhak.
Dia juga mengatakan ketika sudah ada ancaman tersebut akhirnya Wali Kota Jakarta Barat berdiri tapi suasana tiba-tiba berubah tidak kondusif akhirnya rapat ditutup.
"Ketika Wali Kota berdiri, anggota dewan kayaknya panik dan marah-marah. Akhirnya rapat dihentikan lalu keamanan Kemendagri anjurkan saya keluar lewat belakang," tambah Ahok.
Sebelumnya dikabarkan mediasi antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD di Kemendagri berlangsung cukup ricuh. Dari luar ruangan rapat sempat beberapa kali terdengar suara keributan.
"Jangan bohong Pak Gubernur!" teriak salah seorang di Ruang Sasana Bhakti Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Menurut anggota DPRD Fraksi PKS Slamet Nurdin, dalam ruangan tersebut yang marah-marah adalah Basuki dengan alasan marahnya mantan Bupati Belitung Timur itu disebabkan oleh upayanya untuk mengungkit masalah UPS dan hilangnya anggaran truk sampah dalam APBD 2013 dan 2014.
"Sebenarnya sudah mau ditutup dan mau ada closing statement Gubernur dan Ketua Dewan. Lalu dia membicarakan UPS," ujar Slamet.
Sementara itu Ketua dan Wakil Ketua DPRD seperti Prasetyo Edi Marsudi dan M Taufik enggan berkomentar perihal apa yang terjadi di dalam ruangan mediasi.
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana langsung mengatakan mediasi buntu. "Deadlock!" kata Lulung.
Jakarta (B2B) - Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, threatened to fire the West Jakarta mayor if he refused not speak up about an alleged graft case.
"I only asked the mayor to explain an inclusion of (certain) a funding (proposal in the Jakarta draft budget). Who discussed the (proposed) funding? He initially refused to stand, so I said if you refuse to stand, it means you are involved; I fire you," Ahok said in the City Hall after leaving a mediation meeting here Thursday.
"I asked the mayor to explain to those present at the mediation meeting the procedures based on which a problematic project was included in the Jakarta Regional Budget (APBD) 2015," he stated.
He asked the West Jakarta mayor to explain whether any outsider, who was not a member of the budget drafting committee, proposed additional funding.
The mayor stood up following the threat, but the meeting had turned chaotic and had to be terminated, Ahok stated.
"When the mayor stood up, the Council (Jakartas lawmakers) seemed panicky and furious. Finally, the meeting was halted and the Home Affairs Ministrys security suggested me to leave via one of the back doors," Ahok explained.
The Home Affairs Ministry had organized the mediation meeting between Governor Ahok and the Jakarta Regional Legislative Council (DPRD) in the ministry building. The meeting, however, turned chaotic and noisy.
"Dont lie Mr Governor!" one of the participants of the meeting could be heard shouting by people outside the meeting room.
According to Slamet Nurdin of the Justice Prosperous Party, who was present at the meeting, Basuki, one of the lawmakers, was angry because when the meeting was about to end, Governor Ahok insisted on discussing issues related to the purchase of UPS and the removal of funding proposal from the APBD 2013 and 2014.
"In fact, the meeting was about to end and the Governor and Speaker were about to deliver their closing statements when he (Ahok) started talking about UPS," Slamet Nurdin remarked.
Jakarta DPRD Speaker Prasetyo Edi Marsudi and his deputy M Taufik refused to comment about the chaos in the meeting room.
"Deadlock!" another deputy speaker, Abraham Lunggana, told the media after coming out of the meeting.
