Jakarta (B2B) - Rencana pemerintah merevisi aturan kepemilikan properti oleh warga asing (WNA) di Indonesia, dari jangka waktu 25 tahun menjadi 70 tahun tidak memiliki landasan hukum. Langkah tersebut dikhawatirkan akan melegalkan soal kepemilikan asing atas properti di Indonesia.

Anggota Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dari 25 tahun menjadi 70 tahun tidak memiliki dasar hukum karena UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan UU No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengamanahkan PP tentang kepemilikan properti.

"Dasar hukumnya apa merevisi PP Nomor 41 Tahun 1999 itu? Dikhawatirkan RPP itu nanti akan melegalkan kepemilikan asing atas properti di Indonesia?"

RPP tersebut, kata Sigit, akan bertabrakan dengan UU Agraria yang hanya memberikan hak kepemilikan berupa hak pakai. "Jangan sampai, substansi RPP ini nanti malah memberikan hak milik. Jika itu terjadi, pemerintah melanggar UU," katanya.

Menurutnya, kepemilikan properti bagi WNA ini akan menimbulkan dampak negatif termasuk akan semakin sulitnya masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan rumah.

"Dampaknya akan berimbas kepada terkereknya harga tanah dan bangunan. Ini jelas akan berimbas kepada kian berkurangnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli properti," katanya.