Basuki Ingatkan PNS di DKI Jakarta Laporkan Hartanya ke KPK
Acting Jakarta Governor Orders All Civil Servants Report Their Wealth to Anti-graft Comm.
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 besar.jpg)
Jakarta (B2B) - Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya sudah instruksikan kepada pak Oloan (Asisten Sekda DKI Bidang Pemerintahan, Mara Oloan Siregar -red), semua mesti laporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, belum lama ini.
Namun, kata Basuki, kewajiban pejabat melaporkan LHKPN ke KPK tidak sekadar di level kepala dinas atau eselon II ke atas, melainkan semua PNS termasuk juga para lurah dan camat.
“Makanya sampai eselon IV, kita minta sekarang melaporkan LHKPN. Kamu kalau mau jadi pejabat struktural harus lapor, saya nggak mau tahu, termasuk lurah dan camat," katanya.
Ia menambahkan, aturan pejabat di DKI wajib melaporkan kekayaan ke LHKPN masih dalam proses penggodokan. Kemungkinan aturan itu mulai diberlakukan pada tahun 2015 kepada seluruh pejabat PNS dari hasil lelang jabatan yang dilantik besar-besaran pada Desember mendatang.
“Termasuk NPWP untuk pajaknya, semua (wajib dilaporkan). Kita tekankan mulai tahun depan. Yang sekarang kita sedang tes seleksi, nanti hasil lelangnya kan mesti lantik 2.000-an pejabat. Nah kalau dia enggak lapor ya bakal kita copot,” tandasnya.
Jakarta (B2B) - Civil servants serving under Jakarta Provincial Government to report their wealth to the Indonesian Anti-graft Commission (KPK).
"I've instructed Mr. Oloan (Assistant City Secretary for Administrative Affairs, Mara Oloan Siregar), all civil servants must report the official wealth report forms (LHKPN) to the KPK," Acting Jakarta Governor, Basuki T Purnama said in here recently.
He stated that besides department heads or echelon-II, such policy is also required for all civil servants including the village heads.
"If you (civil servants) want to become as structural official, you must report the wealth to the KPK. This is a must," he stressed.
Former regent of East Belitung added the policy is still under discussion process. Possibility, the policy will be applied in 2015 for civil servants from the open-call recruitment results who would be inducted massively in the upcoming December
"They have to report their wealth, including the tax registration number (NPWP). If not, they will be demoted. We will apply it next year. Currently we're focusing on selection test and only take 2,000 to be inducted," he stated.
