Jakarta (B2B) - Sutan Bhatoegana, mantan Ketua Komisi VII DPR, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2013.

Politisi senior Partai Demokrat itu datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 09.47 WIB. Dia mengaku pasrah bila KPK menahannya hari ini.

"Serahkan pada Allah semua lah, apa yang terbaik menurut Allah itu yang terbaik menurut saya," ujar pria yang mengenakan kemeja hijau tua bercorak cokelat itu pada para wartawan di halaman Gedung KPK di Jakarta.

Mantan Ketua Komisi VII DPR RI itu diduga melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Kasus yang menjerat kader Partai Demokrat ini merupakan pengembangan kasus mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.