Ahok Minta Masukan Kejaksaan Agung Terkait Kontrak PT Jakarta Monorail
Ahok Asks Input to Indonesian Attorney General about Monorail Project
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini tengah meminta pertimbangan Kejaksaan Agung terkait rencana pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM) selaku investor pembangunan moda transportasi massal berbasis rel di ibu kota.
Setelah surat pertimbangan dari Kejagung diterima, barulah Pemprov DKI melayangkan surat pemutusan kerja sama dengan PT JM.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya tidak ingin digugat setelah surat pemutusan kerja sama ini dikeluarkan. Oleh sebab itu, Pemprov DKI hingga saat ini masih menunggu balasan surat dari Kejagung untuk mengirim surat kepada PT JM.
"Monorail kami akan balas, surat lagi disiapkan. Kami akan minta pertimbangan Kejagung juga," kata Basuki usai rapat TPUT di Balaikota, Kamis.
Ia berharap, dengan adanya surat pertimbangan Kejagung, maka surat yang dibuat oleh Pemprov DKI akan lebih jelas.
”Kalau memang pertimbangannya bisa diputus, kita putus. Jadi lebih jelas dari surat Pak Fauzi Bowo,” tandasnya.
Jakarta (B2B) - Jakarta Provincial Government asking for consideration or input from the Indonesian Attorney General regarding termination plan of the contract with Jakarta Monorail Corporation (JM) as an investor for monorail project in the capital.
Jakarta Governor, Basuki Tjahaja Purnama said after consideration letter from Indonesian Attorney General was received, the city administration would then send a contract termination letter with JM.
Basuki T Purnama, known as Ahok added, disclosed his party does not want to be sued after the letter is issued. Therefore, the city administration is still waiting for a reply letter from the Attorney General to send a letter to JM management.
"We will reply the letter soon. We'll ask for consideration from the Attorney General first," he disclosed, after he held a TPUT meeting at City Hall on Thursday.
He hopes with the Attorney General's letter, the letter made by city administration will be more clearly.
"If the contract could be stopped, we will do it. So, all becomes clearer than a letter made by Mr. Fauzi Bowo," governor said.
