Buruh Mogok, 3 Juta Pekerja akan Mogok pada 31 Oktober
3 Million Workers to Join Nationwide Labor Strike
Reporter : Rahmat Kartolo
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) memprediksi bahwa tiga juta pekerja akan bergabung dengan pemogokan nasional pada 31 Oktober dan 1 November 2013 untuk menuntut kenaikan upah buruh hingga 50%n pada 2014.
"Para pekerja berasal dari 20 provinsi dan 150 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia," kata Presiden KSPI, Said Iqbal, melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin (28/10).
Jumlah ini, bagaimanapun, tidak termasuk ratusan ribu pekerja tambahan dari perusahaan yang berlokasi di 40 kawasan industri di Indonesia, katanya.
"Mereka akan menghentikan produksi, termasuk di buruh pelabuhan yang akan ikut mogok. Pemogokan massal ini diharapkan akan terorganisir dengan baik dan damai," kata Said.
Pemogokan buruh dijadwalkan akan digelar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Di Jakarta, para pekerja akan mogok di Pulogadung, Sunter, Cakung dan zona industri Tanjung Priok.
"Di Bekasi, 500 pekerja akan bergabung pemogokan dari Delta Silicon, EJIP Cikarang, Tambun-Karawang, Lippo Cikarang, dan MM 2100 Cibitung. Pekerja lain berasal dari 11 kawasan industri di Karawang, Purwakarta, Subang, dan Medan, "katanya.
Serikat pekerja bergabung dengan pemogokan massa termasuk KSPI, Sekretaris Bersama Buruh, GSBI, KSN, FSBI, SPTSK, PRATAMA DUTA, spin, SBSI Mochtar Pahpahan, SBSI 92, FBLP, KSBSI (Lomenik), KSPSI (Lem, Farkes, Pewarta), FSPMI, FSP -Kep, FSP-Farkes Reformasi, FSPPPMI, FSP-Par-Reformasi, FSP-ISI, Aspek Indonesia, FSBTPI, KASBI Progresif, serta aliansi serikat buruh Indonesia.
Pemogokan tidak memiliki motivasi politik dan tidak didukung oleh partai politik, kata Said.
Permintaan utama para buruh yang mogok adalah kenaikan gaji 50% pada 2014.
"Pekerja menuntut perhitungan gaji minimal menggunakan 84 item sebagai standar nilai Kebutuhan Hidup Layak (KLH)," katanya.
Mereka juga menuntut pelaksanaan asuransi kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia pada 1 Januari 2014 dan penghapusan outsourcing pekerjaan, termasuk di perusahaan-perusahaan milik negara.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Labor Union Confederation (KSPI) is predicting that three million workers will join a nationwide strike on October 31 and November 1, 2013 to demand a 50 percent salary increase in 2014.
"The workers are from 20 provinces and 150 districts and cities throughout Indonesia," Said Iqbal, the president of KSPI, said in a statement here on Monday.
This number, however, does not include hundreds of thousands of additional workers from companies located in 40 industrial zones in Indonesia, he noted.
"They will stop production, including in seaports which will be affected by the strike. The mass strike is expected to be well organized and peaceful," Iqbal said.
Labor strikes are schedule to be stage in Jakarta, Banten, West Java, Central Java, East Java, Aceh, North Sumatra, South Sumatra, South Kalimantan and East Kalimantan.
In Jakarta, workers will strike in Pulogadung, Sunter, Cakung and the Tanjung Priok industrial zones.
"In Bekasi, 500 workers will join the strike from Delta Silicon, Ejip Cikarang, Tambun-Karawang, Lippo Cikarang, and MM 2100 Cibitung. Other workers are from 11 industrial zones in Karawang, Purwakarta, Subang, and Medan," he said.
Labor unions joining the mass strike include KSPI, Sekretaris Bersama Buruh, GSBI, KSN, FSBI, SPTSK, Opsi, Spin, SBSI Mochtar Pahpahan, SBSI 92, FBLP, KSBSI (Lomenik), KSPSI (Lem, Farkes, Pewarta), FSPMI, FSP-Kep, FSP-Farkes Reformasi, FSPPPMI, FSP-Par-Reformasi, FSP-ISI, Aspek Indonesia, FSBTPI, KASBI Progresif, as well as the alliance of Indonesian labor unions.
The strike has no political motivation and is not supported by any political party, Said noted.
The main demand of the strikers is a 50 percent salary increase in 2014.
"Workers demand the calculation of a minimal salary using 84 items as a Decent Living Standard (KLH)," he said.
They also demand the implementation of national health insurance for all Indonesians as of January 1, 2014 and the abolition of outsourcing of work, including in state-owned companies.
