Apa Salahnya Presiden SBY sebagai Ketua Umum Partai Urus Demokrat
President Yudhoyono Met with Party Cadres in Bali Not Wrong
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai, tidak ada yang salah dengan agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Bali untuk acara Partai Demokrat, di tengah bencana yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air. Marzuki membantah bahwa kehadiran Ketua Umum DPP Demokrat di Bali hanya untuk mengurus partai.
"Pak SBY datang ke sana sudah sore karena mau membuka Munas Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) pagi ini. Jadi tidak benar hanya untuk mementingkan partai, kecuali kalau dia (SBY) ambil waktu kerja," ujar Marzukie Alie di gedung parlemen Senayan, Senin (20/1).
Marzuki Alie yang juga Ketua DPR mengatakan, kunjungan SBY ke Bali utamanya untuk menghadiri acara Gapensi. Namun, karena ada waktu luang, SBY menyempatkan diri bertemu dengan para kader Partai Demokrat.
Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, kata Marzuki, SBY memang harus melakukan pertemuan dengan kadernya.
Ia berpendapat, keberadaan fisik seorang Presiden di tengah lokasi bencana tidak selalu diperlukan. Pasalnya, bencana yang terjadi saat ini di sejumlah daerah belum dikategorikan sebagai bencana nasional. Oleh karenanya, pemerintah daerah yang lebih berperan mengatasi masalah itu.
"Jadi ada wilayah-wilayahnya, jangan semuanya harus Presiden. Nanti ada yang lapar satu orang, Presiden juga. Giliran susah, Presiden yang turun. Begitu prestasi, bupati yang terima, nggak paslah," kata Marzuki.
Seperti diberitakan, Presiden SBY bertolak ke Bali untuk membuka acara acara temu kader Partai Demokrat seluruh Bali-Nusa Tenggara yang digelar pada Minggu (19/1/2014) malam di Nusa Dua, Bali. Pertemuan yang digelar diikuti oleh 4.500 kader Partai Demokrat wilayah tersebut. Acara dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono yang menjabat sebagai sekretaris jenderal partai tersebut.
Sejumlah petinggi Partai Demokrat yang duduk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, seperti Jero Wacik (Menteri ESDM), Sjarif Hasan (Menkop UKM), dan Amir Syamsudin (Menhuk dan HAM) turut hadir dalam pertemuan itu.
Jakarta (B2B) - Marzukie Alie, the deputy chairman of the ruling Democrat Partys Supreme Council defended President Susilo Bambang Yudhoyono`s meeting with party cadres in Bali on Sunday saying that there was nothing wrong with it.
"President SBY came late in the afternoon because he was scheduled to open a national meeting of Gapensi (the Association of Indonesian National Construction Contractors). So, he used night hours and that, I think, is not wrong," Alie said in here today.
Marzuki Alie, also house speaker, pointed out that it was natural for the President, as the general chairman of the party, to meet with his cadres with regard to the legislative elections on April 9.
President Yudhoyono has received criticism following his meeting with Democrat Party cadres in Bali on Sunday, while people in several regions in the country were facing problems to natural disasters such as floods in Jakarta and Manado and Mount Sinabung eruptions in North Sumatra.
Marzuki pointed out that the National Disaster Mitigation Agency (BNPB) as well as Regional Disaster Mitigation Agencies (BPBD) have been set up to handle natural disasters.
"So, as long as the disasters are still categorized as local and not national, the system that works is also local," he emphasized.
He reiterated that the President did not place party interests above national interests.
President Yudhoyono met with 4,500 cadres from Bali and East Nusa Tenggara provinces in Nusa Dua, Bali, on Sunday, in which he gave directives with regard to meeting the next legislative elections on April 9.
A number of party figures currently in his cabinet also attended the meeting, such as energy minister Jero Wacik, minister of cooperatives, small and medium businesses Sjarif Hasan and law minister Amir Syamsuddin in addition to other party executives including Marzuki Alie.