Jakarta (B2B) - Menyikapi penolakan terhadap  penerapan pasal aborsi pada PP 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan telah menjadwalkan pertemuan dengan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Senin pekan depan.

"Hari Senin kami akan bertemu lagi. Secara pribadi saya sudah menelpon Ketua IDI dan dia sudah mengerti. Tapi nanti akan kami sosialisasikan kepada IDI dan seluruh stakeholder. Yang jelas ini adalah amanat Undang-Undang," kata Menkes ketika ditemui usai pelantikan Sekjen Kementerian Kesehatan yang baru Untung Suseno Sutarjo di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, pada beberapa kesempatan, IDI menyatakan menolak melakukan aborsi karena dinilai bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran sedangkan PP Kesehatan Reproduksi mengizinkan korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi jika ternyata hamil meskipun kehamilannya tidak mengancam kesehatan ibu maupun janin.

Menkes mengaku penerapan PP tersebut masih membutuhkan sosialisasi yang luas sehingga pertemuan yang dijadwalkan 1 September itu juga akan dimanfaatkan untuk membahas pelaksanaan sosialisasi ke berbagai bidang.

Sebelumnya Menkes juga telah menekankan bahwa IDI tidak seharusnya menyatakan penolakan karena aborsi bagi korban perkosaan merupakan amanah UU Kesehatan dan telah ada pembahasan bersama sebelum ditetapkan.

Pembahasan bersama itu bahkan temasuk dengan pemuka agama misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan aborsi dilakukan sebelum usia kehamilan 40 hari.

"Itu amanah UU, masa dia (IDI) mau melawan itu. Itu bukan keputusan saya, jadi harus dilaksanakan," ujar Menkes.