Kemenkop UKM dan KLHK Berdayakan Bank Sampah jadi Koperasi dan UKM
Indonesian Govt Support Waste Bank Development by Communities
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Palembang, Sumsel - Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memfasilitasi pengelolaan Bank Sampah oleh masyarakat menjadi koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), yang diimplementasikan dalam penyusunan program aksi terpadu meliputi kegiatan sosialisasi, penguatan legalitas usaha, advokasi usaha, pendampingan dan kemitraan, sinergi program pemerintah pusat dengan daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan bank sampa di seluruh Indonesia.
Sinergi kedua kementerian diimplementasikan dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati Barnas dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3 KLHK) Tuti Hendrawati Mintarsih pada Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah dan Rapat Kerja PSLB3 di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu (15/3), yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki dan Walikota Palembang Harnojoyo.
"PKS oleh dua kementerian ini bertujuan memberi kemudahan pengelola bank sampah dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Tak kalah penting adalah memberi kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya," kata Deputi Yuana Sutyowati di hadapan 500 peserta Rakornas dan Raker dari seluruh Indonesia.
Menurut Yuana, untuk tahap awal akan dikembangkan program percontohan usaha koperasi dan UMKM di bidang pengelolaan bank sampah, sehingga pengelolaan bank sampah menjadi koperasi dan UKM dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, karena sampah yang dikelola memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat sekitarnya.
"Kemenkop UKM bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi penerbitan izin usaha mikro kecil atau IUMK bagi usaha mikro dan kecil di bidang pengelolaan bank sampah," kata Yuana.
Dirjen PSLB3 KLHK Tuti Hendrawati mengatakan bahwa permasalahan sampah menjadi salah satu isu nasional dan menjadi perhatian serius pemerintah, namun di sisi lain memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat melalui pengelolaan bank sampah.
"Pemerintah melalui KLHK menyambut gembira dukungan Kemenkop UKM melalui deputi bidang restruksturisasi usaha untuk mendukung pengelolaan bank sampah menjadi sebagai kegiatan bernilai ekonomis, dalam upaya mengurangi jumlah sampah dengan mengelola bank sampah," kata Tuti Hendrawati dalam sambutannya.
Kredit Usaha Rakyat
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga menyerahkan izin usaha mikro kecil (IUMK) dan dana kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank BRI kepada delapan unit bank sampah di Makassar, untuk menunjang pengembangan integrasi bank sampah dengan Kampung UKM Digital Lingkungan Hidup.
Penyerahan sertifikat IUMK dan dana KUR masing-masing Rp5 juta dilakukan Menteri Puspayoga didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Direktur Utama BRI Asmawi Syam yang disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional bertajuk 'Revolusi Mental Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020', di Makassar pada 5 Maret tahun lalu.
Menkop Puspayoga mengatakan, kerja sama dengan Kementerian LHK sangat strategis agar pengembangan bank sampah berjalan lebih optimal dan memiliki nilai keekonomian bagi masyarakat.
"Dengan kerja sama ini, bank sampah kita angkat jadi UKM sehingga bisa terus berkembang. Ini bentuk sinergi kita dengan kementerian lainnya sehingga semua program bisa berjalan," kata Puspayoga didampingi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha di Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati Barnas kepada pers usai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional.
Palembang, South Sumatera (B2B) - Indonesian Cooperatives and SMEs Ministry synergy with Environment and Forests Ministry supports development of waste banks by communities into cooperatives and small and medium enterprises (SMEs) with an integrated program through socialization. The action program includes socialization, business legality, business advocacy, mentoring and partnerships, coordination of central and local government programs, and stakeholders to support development of waste banks across the country.
The cooperation agreement was signed by Deputy Minister of Business Restructuring, Yuana Sutyowati Barnas and Director General of Waste Management, Sewage and Toxic Materials (PSLB3 KLHK) Tuti Hendrawati Mintarsih here on Wednesday (March 15) witnessed by South Sumatera Deputy Governor Ishak Mekki and Palembang Mayor Harnojoyo.
"The partnership aims to provide the ease of waste bank management to gets bank credits and non-bank. Another aim for empowerment of central government, local government and other institutions," Mrs Barnas said on national working meeting attended by 500 participants of across the country.
According to her, for the first phase by pilot program of business management of cooperatives and SMEs, to increase knowledge for managers and members of the waste bank, because the waste has economic value for local communities.
"The cooperatives and SMEs ministry are responsible to disseminate business legality for small micro enterprises or IUMK for the management of waste bank business," Mrs Barnas said.
Mrs Mintarsih said the garbage problem in Indonesia became a national issue and a serious concern for central government, but on the other hand has economic value, and can be a new source of income for the community.
"The central government through my the ministry welcomed the support of deputy minister of business restructuring efforts to supports bank management of waste into economic activities, so as to reduce of waste volume," Mrs Mintarsih said in her speech.
People`s Business Credit
Previously reported, Indonesian Cooperatives and SMEs Minister, AAGN Puspayoga handed over license for micro and small businesses (IUMK), and People's Business Credit (KUR) from BRI Bank to eight units of the waste bank in Makassar, capital of South Sulawesi province to support the development of integrated the waste bank with SMEs Village of digital environment.
The IUMK license and KUR funds handed over by Minister Puspayoga was accompanied by Environment and Forestry Minister, Siti Nurbaya and President Director of BRI Bank Asmawi Syam which was witnessed by Vice President Jusuf Kalla on launching of 'the Garbage Cleaning Day Ahead the 2020 Indonesia Clean in Makassar early March last year.
Minister Puspayoga said said the strategic cooperation so that development of optimal the waste bank, and has economic value for society.
"With this partnership, the waste bank's push into the SME to develop forward. This synergy with other ministries so that all programs can be run," said Puspayoga who was accompanied by Mrs Barnas.