Hak Angket untuk Ahok, PAN Cabut Dukungan Susul Nasdem dan PKB
The National Mandatory Party Retract Inquiry Against Jakarta Governor
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Partai Amanat Nasional (PAN) menarik diri dari dukungan pengajuan Hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama terkait kisruh APBD DKI tahun 2015. PAN menyusul langkah politik dari Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pencabutan hak angket itu dilakukan sesuai instruksi Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan yang menginginkan polemik antara eksekutif dan legislatif di DKI ini bisa diakhirnya demi kepentingan rakyat.
"Ya kami sudah diminta Pak Zulkifli untuk cabut hak angket," kata Johan Musyawa, anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi PAN-Demokrat, kemarin.
Menurut Johan, perintah pencabutan hak angket Gubernur DKI dari Ketua Umum DPP PAN ini harus diikuti seluruh kader yang duduk di DPRD DKI sebagai perpanjangan tangan partai.
"Ini permasalahannya walaupun urusan pribadi, perseorangan, tapi tetap melekat bahwa kami itu perpanjangan partai. Jadi harus kami ikuti seperti yang dikatakan Pak Zulkifli," ujarnya.
Johan menambahkan, perintah ketua umum partai cukup beralasan, karena semata-mata ingin komunikasi antara legislatif dan eksekutif di DKI berlangsung harmonis dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Jakarta (B2B) - Indonesian political party, the National Mandatory Party, known as the PAN retracts the inquiry against Jakarta Governor, Basuki Tjahaja Purnama related to the 2015 City Budget polemic. Previously, the National Democratic Party or Nasdem and and the National Awakening Party or PKB did the same thing.
The step is taken based on PAN Chairman Zulkifli Hasan's instruction who wants to end up the polemic between executive and legislative for the sake of citizens' interest.
"Our party chairman has instructed us to retract the inquiry," said Johan Musyawa, legislative E commission member of PAN-Democratic Faction here on Tuesday.
Mr Musyawa said all cadres in legislative must follow DPP PAN Chairman’s command to retract the inquiry as a party liaison.
“Although this is a private matter or individual, we remain as a liaison between the people and the government. So this should be done as said by Mr. Zulkifli,” he told.
Johan explained that his party wants to create harmonic communication between legislative and executive, and put the citizens' interest at front.
