Rizal Ramli Tantang JK Debat Terbuka Disorot Media Asing

Post-reshuffle, Indonesia Beset by Renewed Govt Squabbles

Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Rizal Ramli Tantang JK Debat Terbuka Disorot Media Asing
Presiden RI Joko Widodo bersama Rizal Ramli dalam sebuah pertemuan menjelang Pemilihan Presiden 2014 (Foto: sayangi.com)

KURANG DARI sepekan setelah Presiden RI Joko Widodo meminta menteri untuk menyisihkan ego mereka, kabinet hasil reshuffle dilanda pertikaian baru, mengancam tertundanya kembali langkah-langkah untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang terendah dalam enam tahun terakhir.

Rizal Ramli, menteri koordinator bidang kemaritiman, melakukan hal tidak biasa sebagai anggota kabinet Presiden Joko Widodo setelah mengkritik Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Presiden mengatakan Rizal Ramli menyuarakan keprihatinan pribadi pada rapat kabinet, kata juru bicara presiden, Teten Masduki pada Rabu.

"Pemerintah berusaha keras untuk menarik investasi. Kabinet harus solid dan bersatu," kata Masduki.

Presiden Joko Widodo berjanji untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi 7%, tapi kalangan kritis menuding ekonomi bakal stagnan karena menteri dan birokrat tidak kompak.

Pada kuartal kedua, pertumbuhan melorot ke 4,67%, pertumbuhan yang paling lambat dalam enam tahun terakhir, di tengah menurunnya permintaan domestik dan jatuhnya harga batu bara dan komoditas. Rupiah pun merosot 10% terhadap dolar tahun ini ke posisi terendah dalam 17 tahun terakhir, dan merupakan mata uang berkinerja terburuk di Asia Tenggara setelah ringgit Malaysia.

Rizal Ramli, salah satu dari enam menteri baru dalam perombakan kabinet pekan lalu dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran investor tentang  kebijakan pemerintah, menantang Kalla untuk debat dan menuding wakil presiden Jusuf Kalla 'tidak realistis' terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawat dalam lima tahun.

"Sebenarnya mayoritas program tersebut adalah proyek JK," kata Ramli kepada Metro TV, mengacu pada sapaan akrab wakil presiden. "Bisa membangun sepertiganya saja sudah bagus."

Kalla menjawab dengan mengatakan Presiden Widodo sendiri yang meresmikan proyek tersebut, dan bahwa itu adalah salah satu kebijakan pemerintah. "Itu (komentar) sama dengan menentang kewenangan presiden," kata Kalla, seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.

Sebagai menteri dua periode di bawah mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid, Ramli, yang memegang gelar doktor dari Universitas Boston, dikenal karena pandangan kritis dan sikap nasionalis terhadap perekonomian.

Dipandang sebagai dekat dengan Megawati Soekarnoputri, ketua partai politik pengusung Joko Widodo, Ramli mengawasi beberapa kementerian, termasuk energi, transportasi dan pariwisata.

"Ramli bikin gaduh," kata juru bicara wakil presiden Husain Abdullah. "Daripada membantu pemerintah, ia membuat hal sepele menjadi lebih rumit."

Ramli juga telah mengecam rencana maskapai penerbangan nasional Indonesia, PT Garuda Indonesia Tbk, untuk membeli 30 jet Airbus dengan dana pinjaman US$44,5 miliar. Rini Soemarno, menteri BUMN memintanya tidak usah ikut campur.

Analis memprediksi situasi ini bakal lebih rumit.

"Kekurangan utama dari perombakan kabinet adalah kembalinya Ramli ke dalam kabinet," tulis konsultan politik Kevin O'Rourke dalam sebuah catatan. "Ramli kemungkinan akan berlanjut memprovokasi perselisihan antara menteri."

LESS THAN a week after Joko Widodo called on ministers to set aside their egos, the Indonesian president's new cabinet is beset by renewed squabbles, threatening to undo attempts to revive an economy growing at the slowest pace for six years.

Rizal Ramli, the new coordinating minister for maritime affairs, drew a rare rebuke from Widodo after criticising Vice President Jusuf Kalla and State-Owned Enterprises Minister Rini Soemarno.

The president told Ramli to voice his concerns privately at cabinet meetings, the president's spokesman, Teten Masduki, said on Wednesday.

"The government is trying hard to attract investment. It must be solid and united," Masduki said.

Widodo has vowed to lift growth to 7 percent, but critics say the economy has actually gone into reverse because of sniping ministers and bureaucrats.

In the second quarter, growth slipped to 4.67 percent, its slowest pace in six years, amid drooping domestic demand and sliding prices for coal and commodities. The rupiah has dropped 10 percent against the dollar this year to 17-year lows and is Southeast Asia's worst performing currency after Malaysia's ringgit.

Ramli, one of six new ministers brought into office in a cabinet reshuffle last week meant to assuage investors' concerns about policy muddles, challenged Kalla to debate the vice president's "unrealistic" plans to build 35,000 megawatts of power plants over five years.

"Actually the majority of this programme are JK's projects," Ramli told Metro TV, referring to the vice president by his nickname. "It would be enough if just one-third succeed."

Kalla responded by saying Widodo himself inaugurated the power programme, and that it is one of the government's signature policies. "That (comment) is playing down the president's authority," Kalla said.

A two-time minister under former President Abdurrahman Wahid, Ramli, who holds a doctorate from Boston University, is known for his strident and often nationalistic views on the economy.

Seen as close to Megawati Sukarnoputri, the head of Widodo's political party, Ramli oversees several ministries, including energy, transport and tourism.

"Ramli likes making a racket," vice presidential spokesman Husain Abdullah said. "Rather than helping the government, he makes things more complicated."

Ramli has also denounced plans by Indonesia's national airline, PT Garuda Indonesia Tbk, to buy 30 Airbus jets with $44.5 billion in loans. Soemarno, the state-owned enterprises minister, told him to back off.

Analysts predict more ructions ahead.

"The major deficiency of the cabinet reshuffle is the return of Ramli to national office," political consultant Kevin O'Rourke wrote in a note. "Ramli is likely to continue provoking discord between ministers."