Tidak Ada Bukti Dokumen tapi Pesan Tertulis untuk Memeras

No Document as Evidence but Text Message for Extortion

Reporter : Reza Syariati
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi


Tidak Ada Bukti Dokumen tapi Pesan Tertulis untuk MemerasIlustrasi: watnyus.com

Jakarta (B2B) - Badan Kehormatan (BK) DPR, Rabu, telah memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan sehubungan dengan revisi laporannya terkait lima nama anggota DPR yang terlibat dalam pemerasan BUMN.

"Kami telah memanggil Dahlan untuk klarifikasi pada revisi nama anggota DPR yang tercantum dalam laporannya," kata Ketua BK DPR Mohamad Prakosa di Jakarta, Rabu.

Pada 7 November lalu, Menteri BUMN telah melapor ke BK DPR tentang daftar nama anggota BUMN yang diduga terlibat pemerasan.

Selasa kemarin, BK DPR memanggil direksi tiga BUMN - PT PAL Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Garam untuk mengungkap dugaan pemerasan BUMN oleh anggota DPR.

"Para direktur mengaku bahwa beberapa anggota parlemen telah meminta komisi dengan imbalan pencairan modal negara kepada perusahaan mereka," kata Prakosa.

"Mereka tidak memiliki dokumen tertulis sebagai bukti tetapi menerima banyak pesan tertulis dan telepon melalui ponsel mereka," lanjutnya.

Prakosa menunjukkan pesan SMS dan telepon tidak hanya ditujukan kepada direktur utama yang dipanggil dewan tapi juga ditujukan ke direksi lain, terutama direktur utama dan direktur keuangan.

THE House of Representatives` Ethics Council on Wednesday summoned State-owned Enterprises Minister Dahlan Iskan in connection with his revised report that named five legislators allegedly involved in extortion of state-owned enterprises.

"We have summoned Dahlan for clarification on the revision of legislators` names listed in his report," Ethics Council (BK) head Muhammad Prakosa said here on Wednesday.

On November 7, the minister had submitted to the Ethics Council a report containing the names of legislators who were allegedly involved in extortion.

"Two names were reported earlier, while the other five were reported in the minister`s second letter (on November 12). Later, in a third letter, the list was revised again," Prakosa explained.

On Tuesday this week, the Council summoned the directors of three state-owned enterprises -- PT PAL Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, and PT Garam -- for explanation on the alleged extortion of state-owned enterprises by DPR members.

"The directors confirmed that some lawmakers had asked for `fees' in return for disbursement of state capital to their companies," Prakosa stated.

"They did not have written documents as evidence but had received a lot of text messages and calls on their cell phones," he continued.

Prakosa pointed out that the text messages and phone calls were not only sent to those summoned by the council, but also to other directors, especially president directors and finance directors.