Dahlan Harus Ungkap Anggota DPR Pemilik Aset BUMN
Dahlan Must Reveal Members of DPR Having Assets in State-Owned Company
Reporter : Reza Syariati
Editor : Hari Utomo
Translator : Intan Permata Sari
 besar.jpg)
Jakarta (B2B) - Menteri BUMN Dahlan Iskan seharusnya segera membuat daftar atau inventarisasi politisi di DPR yang menguasai aset BUMN. Data tersebut diharapkan dapat mencegah adanya upaya intervensi birokrasi terhadap kinerja perusahaan negara.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menegaskan, penguasaan aset BUMN oleh elit politik di DPR dapat menjadi ´pintu masuk´ bagi pemberantasan korupsi.
"Sebagai Menteri BUMN, Dahlan Iskan memiliki kewenangan untuk meminta data tersebut," kata Sebastian Salang ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (11/10/12).
Kordinator Formappi ini mengingatkan, Dahlan Iskan harus meneruskan langkahnya melaporkan delapan nama anggota Dewan ke Badan Kehormatan DPR sehingga dapat memberangus perilaku korup di kalangan elit politik.
Tindakan inventarisasi aset BUMN, ungkap Sebastian, dapat mengungkap lebih detail tentang praktik haram yang sudah lama diketahui publik tapi sulit dibuktikan. "Dahlan jangan setengah-setengah."
Jakarta (B2B) - Minister of State-Owned Company, Dahlan Iskan, should soon enlist politicians in DPR (House of Representatives) who has assets in state-owned companies. It is expected that the data can prevent efforts of intervention on bureaucracy over the company’s performance.
Coordinator of Formappi (Forum of People Caring for Indonesian Parliament), Sebastian Salang, emphasized that possession of state company’s assets by political elite in DPR can be a way to eradicate corruption.
“As Minister of SOE, Dahlan Iskan has the authority to ask for the data,” said Sebastian when contacted in Jakarta on Sunday (11/10).
The Coordinator Formappi also reminded that Dahlan must continue his efforts in reporting 8 members to DPR’s Honorary Council hence it can eradicate corruption among political elite.
He said that effort to list down company’s assets can reveal more detail about the illegal practice already known by the public long time ago which is hard to prove. “Dahlan should not be half-hearted in doing this.”
