PEMERINTAH Indonesia pada Senin mengatakan akan kembali mengirimkan tenaga kerja (TKI), dan kebijakan tersebut disambut baik oleh aktivis buruh migran yang menegaskan moratorium pengiriman TKI hanya akan meningkatkan pengiriman TKI ilegal.

Setiap tahun ribuan wanita Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga ke sejumlah negara seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Malaysia. Mereka diiming-imingi gaji tinggi meskipun begitu hak-hak mereka kerap dilanggar dan banyak yang bekerja bagaikan budak.

Pemerintah RI sebelumnya menyatakan akan menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri pada tahun ini, dengan dalih untuk melindungi kaum perempuan. Namun kebijakan tersebut dikritik oleh kalangan aktivis karena mereka khawatir akan lebih banyak perempuan yang terdorong menjadi pekerja migral ilegal.

Pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pemerintah tidak akan melakukan pelarangan melainkan mengadakan dialog dengan negara-negara penerima TKI untuk memastikan agar mereka diperlakukan dengan 'manusiawi'.

"Kami tidak melarang warga Indonesia pergi ke luar negeri untuk menjadi pekerja rumah tangga, tapi kami ingin perlindungan yang lebih baik bagi mereka," Soes Hindharno, Direktur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Kementerian Tenaga Kerja.

Dia mengatakan, hal ini termasuk mencegah apa yang disebut "pekerjaan serabutan" oleh TKI di mancanegara untuk mencegah eksploitasi.

"Apabila mereka bekerja menjadi pekerja rumah tangga, mereka adalah ibu rumah tangga - mereka membersihkan, memasak dan menyetrika dan juga menjadi babysitter. Anda tidak bisa meminta babysitter untuk memandikan anjing Anda."

Saat ini, perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri biasanya tinggal di rumah majikan mereka. Aktivis migran mengatakan, aturan itu membuat mereka rentan terhadap kekerasan.

Aktivis migran juga menyambut baik keputusan pemerintah, namun yang lebih dibutuhkan adalah memerangi perdagangan manusia, termasuk memastikan agar para TKI mengetahui hak-hak mereka sebelum berangkat ke luar ngeri.

"Pergi bekerja ke luar negeri adalah hak dasar. Jika pemerintah menghentikan ini, kita hanya akan melihat lebih banyak kasus perdagangan manusia," kata Mulyadi, salah satu pendiri Migrant Care.

Sejak 2015, Indonesia melarang pengiriman TKW ke 21 negara-negara Timur Tengah menyusul serangkaian kasus kekerasan di negara-negara itu. Namun karena meningkatnya permintaan, banyak penyalur TKI ilegal yang memanfaatkan situasi tersebut.

Soes Hindharno mengatakan, larangan pengiriman TKI ke Timur Tengah akan dipertahankan.

Sepertiga dari sekitar enam juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri bekerja sebagai pekerja rumah tangga seperti dilansir MailOnline.