Jakarta (B2B) - Pemerintah RI mengingatkan masyarakat agar hati-hati dan waspada untuk menginvestasikan dananya agar tidak tertipu oleh janji bunga tinggi, menyusul penanganan hukum terhadap investasi ilegal oleh pengelola koperasi yang menyalahgunakan izin koperasi, yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM.

OJK menyatakan indikasi kasus penyalahgunaan izin koperasi dilakukan oleh PT Cakrabuana Sukses Indonesia, Koperasi Pandawa Malang, KSP Pandawa Mandiri Group, Koperasi Segitiga Bermuda (profitwin77), dan PT Compact Sejahtera Group (Koperasi Bintang Abadi Sejahtera).

"Jangan sampai masyarakat tertipu oleh iming-iming bunga yang besar. Kita harus jeli melihat aspek legalitas dan usaha dari koperasi tersebut," kata Deputi Bidang Pengawasan, Suparno kepada pers di Jakarta pada Rabu (25/1).

Dia menambahkan, pihaknya bersama OJK akan melakukan langkah preventif antara melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat termasuk pelaku investasi ilegal. Langkah tersebut ditempuh dengan mengedukasi masyarakat tentang cara berkoperasi yang benar, jangka waktu maksimum menjadi calon anggota koperasi, dan regulasi tentang pengawasan koperasi.

Satgas Pengawasan Koperasi
Deputi Pengawasan Kemenkop UKM sampai saat ini telah membentuk satuan tugas (Satgas) pengawas koperasi di daerah sebanyak 1.712 orang mulai di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, yang masing-masing berjumlah lima orang.

"Target pengawasan pada 204 unit koperasi tingkat provinsi dan 3.084 unit koperasi tingkat kabupaten/kota, atau sekitar 2,18% dari 150.223 unit koperasi aktif," kata Suparno.

Suparno mengakui adanya hambatan dalam pengawasan koperasi khususnya kendala hubungan dengan kewenangan pengawasan koperasi di daerah dalam era otonomi daerah.

"Sesuai ketentuan UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 lampiran huruf Q maka langkah teknis? yang akan dikerjakan adalah memilah koperasi sebagai objek pengawasan disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam UU dimaksud antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," katanya.

Langkah teknis lainnya dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan koperasi, juga melakukan kajian pembentukan pejabat fungsional pengawas koperasi, melakukan pemantauan dan penerapan sanksi terhadap laporan hasil pemeriksaan pada koperasi yang terindikasi melakukan penyimpangan, dan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengawasan koperasi.