Diplomasi Pro-rakyat jadi Prioritas Menlu Retno Marsudi
Indonesian Govt Determined to Implement Pro-people Diplomacy
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Kabinet Kerja, Retno Marsudi, mengatakan Kementerian Luar Negeri akan menjalankan diplomasi luar negeri Indonesia yang pro-rakyat.
"Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus membumi dan tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, diplomasi yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri adalah diplomasi pro-rakyat, diplomacy for the people," kata Retno Marsudi dalam acara konferesi pers pertamanya sebagai Menlu RI di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, para diplomat dan perwakilan Indonesia di luar negeri harus menjalankan diplomasi yang tegas dan bermartabat serta membuka peluang bagi kepentingan rakyat Indonesia.
"Dalam pelaksanaan diplomasi luar negeri, kita akan menjalankan diplomasi yang tegas dan bermartabat. Diplomasi itu harus dapat memberi solusi yang menjembatani perbedaan dan membuka peluang untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia," ujar dia.
Ia bahkan mengatakan para diplomat Indonesia di luar negeri pun harus mau "blusukan" untuk membangun jaringan dan melakukan lobi bagi kepentingan rakyat, seperti perluasan pasar untuk produk-produk dan promosi pariwisata Indonesia.
"Kalau untuk anggaran mudah-mudahan (ada), tetapi kami sudah terbiasa untuk bekerja dengan apa yang ada. Namanya juga diplomat, pejuang. Kita bisa melobi dengan membangun link. Kita optimalkan apa yang ada," tutur Menlu baru itu.
Retno juga menyebutkan beberapa langkah yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk menjalankan visi, misi dan program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni Trisakti dan Kemaritiman.
Salah satu langkah itu terkait dengan kedaulatan Indonesia di bidang politik yang termasuk dalam tiga pilar Trisakti.
Retno Marsudi terpilih menggantikan Marty Natalegawa menjadi Menteri Luar Negeri RI untuk lima tahun mendatang. Ia merupakan menteri luar negeri perempuan pertama di Indonesia.
Sebelum menjadi Menlu, Retno menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belanda.
Jakarta (B2B) - The Indonesia`s foreign diplomacy is determined to implement pro-people diplomacy, and Indonesian diplomats and representatives abroad must carry out firm and dignified diplomacy while creating opportunities to serve the interests of the Indonesian people.
"Indonesia foreign policy must be down-to-earth and must not keep distance from the peoples interests. Therefore, the foreign ministry will implement diplomacy for the people," Foreign Minister Retno Marsudi stated here on Wednesday.
Retno said Indonesian diplomats abroad must adopt down-to-earth approaches to lobbying and building networks to serve the interests of the Indonesian people, including expanding the market for Indonesian products and promoting Indonesian tourism.
"In implementing our foreign policy, we will adopt firm and dignified diplomacy. Diplomacy must be able to solve differences and create opportunities to serve the interests of the Indonesian state and people," she noted.
"Hopefully, there will be budget. But we have been accustomed to working with available resources. Diplomats are fighters. We can lobby somebody else by building links. We must take optimum advantage of what is available," she added.
Retno revealed the foreign ministrys steps to implement the vision, mission and programs of the government of President Joko Widodo and Vice-President Jusuf Kalla.
One of the steps is related to political sovereignty, which is one of the three pillars called Trisakti. The other two pillars are economic independence and national character.
Retno was inaugurated as foreign minister on Monday, replacing Marty Natalegawa. She is the first Indonesian woman to hold the post of foreign minister.
Retno was formerly Indonesian ambassador to the Netherlands.
