Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo menyetujui penambahan jumlah hakim hingga 1.800 orang, untuk mengatasi kekurangan hakim dalam tujuh tahun terakhir karena tidak ada penerimaan hakim di Indonesia, sedangkan yang menjalani pensiun terus terjadi sesuai batas umur yang ditetapkan oleh regulasi.

"Presiden Jokowi menerima dan menegaskan kepada Menpan/RB sudah tidak ada masalah lagi untuk rekrutmen hakim," kata Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Suhadi kepada pers di kantor presiden di Jakarta pada Senin.

Suhadi menyatakan hal itu setelah dia dan pengurus pusat Ikahi bertemu Presiden Jokowi, yang didampingi Menkum HAM Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurutnya, lampiran Mahkamah Agung (MA) menyatakan Indonesia kekurangan sekitar empat ribu hakim setelah dalam tujuh tahun terakhir tidak merekrut hakim baru. Sementara jumlah hakim terus berkurang karena setiap tahun harus menjalani pensiun sesuai ketentuan batas umur yang ditetapkan undang-undang.

"Sesungguhnya kita kekurangan hampir 4.000 hakim tapi yang mendesak itu sekitar 1.800 orang," kata Suhadi.

Dari jumlah hakim baru yang harus direkrut maka dapat dilakukan dalam satu atau beberapa kali perekrutan untuk hakim peradilan agama, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara. "Presiden Jokowi mengatakan tidak ada masalah untuk rekrutmen hakim," kata Suhadi.