KPK Nilai Jero Wacik Tidak Pantas Dilantik sebagai Anggota DPR
Wacik Not Qualified the Inauguration as Indonesian MP, Anti-corruption Agency Says
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Jero Wacik tidak pantas dilantik menjadi anggota DPR periode 2014-2019.
"Rasanya tidak etis dilantik. Apalagi sampai ada sumpah jabatan. Sementara dia disumpah statusnya tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK Jakarta, Kamis (4/8).
Johan menambahkan bahwa KPK tetap akan melakukan penyelidikan terhadap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. Kendati dirinya dilantik menjadi anggota DPR pada tanggal 1 Oktober 2014 nanti.
Menurut Johan, proses hukum terhadap Jero akan terus berjalan dan Johan meyakini bahwa Jero akan mematuhi proses hukum yang ada. "Jadi kita tidak ngaruh apakah dia dilantik atau tidak. Tidak ngaruh apapun dalam proses hukum KPK."
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik diyakini tidak pantas dilantik menjadi anggota DPR.
Pasalnya, Jero telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek di Kementerian ESDM.
Jakarta (B2B) - Indonesia´s anti-corruption agency spokesman Johan Budi hopes the inauguration of Jero Wecik as member of parliament to be postponed since he is named by KPK as a suspect in graft case.
"I think that he is not qualified to sit in the Parliament, especially because the oath will bet taken while he is named as a suspect," Budi said on Thursday.
Currently Wacik sits in ministerial post at Ministry of Energy and Mineral Resources. He was named as the suspect on corruption case on Wednesday. Earlier he won a seat for the parliament for 2014-2019 term. Yet, Budi admitted that Wacik´s legal status to sit in the parliament was at the hand of General Election Commission (KPU) and the House.
After the announcement, KPK will impose travel ban for Wacik. The anti graft body will also require audit reports from Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) then investigate asset related to the corruption case.
