Bone, Sulawesi Selatan (B2B) - Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian menolak impor beras, karena bertujuan meningkatkan pendapatan petani. Kedaulatan pangan adalah ´harga mati´ bagi Indonesia karena bangsa berdaulat adalah bangsa yang mampu swasembada pangan. Indonesia pasti mampu karena lahannya luas dan tanahnya subur.

Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk menolak impor beras, setelah gubernur dari sembilan provinsi menjanjikan produksi beras tahun depan meningkat hingga 15 juta ton tahun depan, di antaranya Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang menjanjikan dua juta ton dan satu juta ton pada 2015.

"Saya katakan enggak impor beras, meskipun ada perwakilan dari 10 negara menghubungi saya. Katanya, tolong pak beras kami kalau bisa dibeli, harganya Rp4 ribu per liter, sementara beras lokal Rp8 ribu, saya tawar katakanlah Rp3 ribu dia pasti mau. Saya katakan tidak. Indonesia belum butuh beras," kata Amran Sulaiman dalam sambutannya saat pencanangan penanaman padi di Bone, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. (19/12).

Dalam kesempatan itu hadir Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Bone Andi Fashar Mahdin Padjalangi menyerahkan bantuan 45 unit traktor tangan kepada kelompok tani di Bone.

Menteri mengaku telah bertemu Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang menjanjikan peningkatan produksi 2 juta ton beras tahun depan, sementara Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo komitmen untuk menambah produksi beras 1 juta ton di atas produksi tahun ini. Tujuh provinsi lain janjikan kenaikan produksi hingga 12 juta ton.

"Saya ketemu gubernur Jawa Timur janjikan tambah dua juta ton. Saya cuma butuh tambahan 3 juta ton untuk swasembada pangan. Dari dua provinsi, selesai sudah persoalan bangsa padahal ada 32 provinsi. Tujuh provinsi dari 12 provinsi yang saya datangi, janjikan kenaikan produksi 12 juta ton. Doakan lebih cepat tercapai. Negara kuat dan kita disegani dunia," ungkap Mentan.