Jakarta (B2B) - Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai saat ini belum disalurkan kepada koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah (UKM) lantaran pemerintah masih melakukan evaluasi, khususnya terkait tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL), karena NPL KUR secara nasional mendekati ambang 5%, yakni 4,2%.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah (AAGN) Puspayoga mengakui pemerintah sampai saat ini belum menyalurkan dana KUR karena masih mengevaluasi terkait tingginya NPL, dan saat ini Kementerian Koordinator Perekonomian terus mengevaluasi.

"Pemerintah masih mengevaluasi, masalah NPL inilah yang sedang dievaluasi oleh Kemenko Perekonomian," kata Puspayoga usai meninjau dan berdialog dengan para pedagang kaki lima di halaman samping Kementerian Koperasi dan UKM di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat siang (17/4).

Sebelumnya diberitakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir nilai NPL UMKM tergolong tinggi karena tunggakan cicilan KUR. Dewan Komisioner OJK Nelson Tampubolon menyatakan KUR adalah penyumbang terbesar kredit macet pada UMKM perbankan.

"Setelah ada tata ulang program KUR dari pemerintah maka kredit macet di UMKM akan turun," kata Nelson di Jakarta pada penghujung Maret 2015.

Selanjutnya, OJK akan meminta bank-bank pemain kredit UMKM untuk terus selektif dalam memberikan kredit, khususnya bank yang masih ikut menjalankan program kredit rakyat milik pemerintah. Nelson menuding, banyak nasabah yang menerima kredit KUR menganggap pemberian kredit itu adalah kegiatan sosial bukan pinjaman, seperti dilansir kontan.co.id.