Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri dan mendata aset atau harta kekayaan Gubernur Riau non aktif, Annas Maamun, tersangka kasus dugaan suap alih fungsi lahan dan suap proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ini merupakan hal yang selalu dilakukan KPK terhadap siapapun tersangka kasus korupsi yang ditangani," kata juru bicara KPK Johan Budi kepada Antara, di Pekanbaru, Kamis.

Nantinya aset atau harta kekayaan yang ternyata setelah didata merupakan hasil dari kejahatan korupsi, tentu akan disita untuk negara.

Namun yang pokoknya ialah penelusuran dan pendataan aset serta harta kekayaan ini dilakukan agar apabila sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa dikenakan ganti rugi atas perbuatannya, maka hal itu tentu tinggal direalisasikan saja.

"Karena sudah ada data berkaitan dengan aset dan harta kekayaan yang bersangkutan dan terdakwa harus melunasi putusan pengadilan itu," kata dia.

KPK menetapkan Gubernur Riau non aktif Annas Maamun dan seorang pengusaha perkebunan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan di Jakarta.

Annas Maamun disangka sebagai penerima suap dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Gulat disangka sebagai pemberi suap dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK juga telah memeriksa 15 saksi dari pihak pejabat pemerintah pusat, pemda, dan pengusaha atau pihak swasta di Jakarta berkaitan dengan dua tersangka tersebut.