Media Islam Diblokir, Legislator Sesalkan Tindakan Kemenkominfo
Indonesian MP Regrets Crackdown on Islamic Websites
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Anggota DPR Almuzzammil Yusuf menyesalkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengajukan pemblokiran beberapa website Islam kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tanpa klarifikasi dan penelitian lebih dahulu.
"Pemblokiran sembarangan terhadap situs Islam sangat disayangkan. Jika itu dilakukan maka kita kembali ke rezim Orde Baru yang represif dan otoriter," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut Muzzammil, seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola situs untuk berdialog sebelum diblokir.
Dia menjelaskan tujuan dialog adalah memberikan hak jawab dan klarifikasi, apabila mereka menolak serta tidak kooperatif maka wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk jadi catatan publik.
"Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola situs tersebut dan tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas," ujarnya.
Dia mengatakan BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak.
Hal itu, menurut dia, termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengetahui apakah konten dalam situs itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam.
Jakarta (B2B) - The Indonesian member of parliament (MP) Almuzzammil Yusuf said he regretted the blocking of a number of Islamic websites without sufficient clarification. The Communications and Information Ministry blocked the websites on recommendation from the the National Anti Terrorist Agency, known as the BNPT.
"Arbitrary blocking of Islamic websites is greatly regrettable. It is tantamount to returning to repressive and authoritarian regim of the New Order," Mr Yusuf of the Commission I said here through written statement on Wednesday. He referred to the authoritarian administration of President Suharto.
He said the government should first warned and summon the owners of the websiteS for dialogs before starting the crackdown.
The owners of the websites should be given the right to clarify, and if they refuse to be cooperative the government could THEN take the necessary measure, he said.
"Their refusal to cooperate could be exposed for the public to take record," he said.
He said BNPT should coordinate with the Communications and Information Ministry to determine which of the websites are against Islamic teaching.
Opinions of experts, religious leaders and the Indonesian Council of Islamic Scholars (MUI) should be heard, he added.
