Nafsiah Mboi: BPJS akan Pantau Kepuasan Publik
ID Health Ministers Promised BPJS to Monitor People`s Satisfaction over its Services
Reporter : Roni Said
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
Semarang (B2B) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai April 2014 akan memonitor kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh BPJS, kata Menteri Kesehatan RI Andi Nafsiah Walinono Mboi.
"Dengan terus memonitor pasien, maka kita akan memperoleh mutu pelayanan yang lebih baik," ujarnya di Semarang, Jumat.
Saat ini jumlah peserta BPJS mencapai 117 juta orang dan diharapkan hingga akhir tahun jumlah peserta bisa mencapai 120 juta.
"Tapi kami tidak hanya mengharapkan jumlah peserta yang banyak akan tetapi juga untuk mutu pelayanan terus meningkat," ujarnya.
Meski pada awal beroperasi masih banyak masyarakat mengeluhkan sistem pelayanan yang diberikan oleh BPJS, katanya, saat ini jumlah keluhan mulai berkurang.
"Sistem yang belum benar mulai kami benahi, mereka marah karena belum benar-benar mengerti dan saat ini masyarakat sudah aktif bertanya serta berkonsultasi," paparnya.
Diakuinya, merupakan hal wajar ketika BPJS menerima keluhan dari banyak pihak karena PT Askes yang dulu hanya melayani 16juta peserta saat ini BPJS harus melayani 116juta orang.
Untuk menunjang peningkatan pelayanan tersebut, BPJS juga menambah jumlah pegawai, Nafsiah mengatakan, dengan bertambahnya petugas diharapkan pelayanan menjadi lebih cepat dan optimal.
"Yang saat ini fokus kami lakukan bukan hanya peningkatan mutu namun juga keamanan pasien saat mengikuti proses pengobatan," tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan Divisi Regional VI Jateng-DIY Maya Susanti mengatakan untuk terus meningkatkan jumlah kepersertaan, BPJS terus melakukan sosialisasi ke publik.
"Terutama di kelompok PNS dan pensiunan, penerima bantuan iuran, anggota dan keluarga TNI/Polri serta peserta Jamsostek," tukasnya.
Semarang (B2B) - The Social Security Management Agency (BPJS) will begin monitoring peoples satisfaction so that the services it is providing for patients can be improved, a minister stated.
"By consistently monitoring patients satisfaction we will eventually be able to provide better quality health services," Health Minister Andi Nafsiah Walinono Mboi stated here on Friday.
She explained that the BPJS, in the health sector, until now had 117 members, and its numbers were expected to reach 120 at the end of next year.
"We hope for not just a large number of members but also for increasing health quality services," the minister remarked.
She explained that in the beginning, when it was introduced early this year, many members complained of the services but the number of complaints lodged with the BPJS services has been declining ever since.
"We have been trying to resolve the problems with the system. After all, many who had not yet understood the health system have now become active in asking for information and consultations," the minister noted.
She added that it was natural for the BPJS to receive many complaints because previously PT Akses (previous state-owned insurance company which is transformed into the BPJS) had just 16 million members but now the number has risen to 116 million.
Based on Law No. 24 / 2011 related to BPJS, the social security management agency will consist of two administrations, namely the BPJS-Health on health security (administered by PT Askes) and BPJS-Manpower on social security schemes for workers (to be administered by PT Jamsostek, previously workers insurance firm).
Law No. 24/2011 became effective in January 2014 and the government hoped it will cover Indonesias entire population (about 250 million) by 2019.
Under the scheme, the government bears the medical insurance costs for around 86.4 million underprivileged people, while premium for medical insurance for the working population are paid by their companies.
"Under this system, poor people cannot be rejected by hospitals when they seek medical treatment," Coordinating Minister for Peoples Welfare Agung Laksono stated recently.