PENYELIDIKAN kasus korupsi yang melibatkan puluhan politisi menjadi sorotan utama di Indonesia, tapi tidak ada negara yang bertindak begitu keras terhadap korupsi selama dekade terakhir, kata Wakil Presiden Ri Jusuf Kalla.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadili dua tersangka dan keduanya mengaku kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) melibatkan 37 orang dalam kasus korupsi senilai US$170 juta.

Dalam surat dakwaannya, KPK mengatakan sejumlah uang mulai dari US$5.000 hingga US$5,5 juta dibagi-bagikan di gedung DPR. Mereka yang terlibat termasuk kader dari partai yang berkuasa, PDI Perjuangan yang merupakan partai Presiden Joko Widodo, menteri, ketua parlemen, dan sejumlah kader partai politik yang menjadi anggota DPR.

Kasus korupsi triliunan rupiah tersebut menjadi perhatian utama media massa, karena jumlah uang yang digelapkan dan para elit politik yang diduga menerima uang haram tersebut. Fakta bahwa kasus tersebut melibatkan anggota DPR bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Transparency International menyatakan bahwa DPR sebagai lembaga paling korup di Indonesia.

"Jika Anda melihat begitu banyaknya kasus korupsi dan menyimpulkan memang banyak sekali korupsi di Indonesia, itu betul. Tapi di sisi lain, Anda dapat melihat bagaimana sangat sulitnya Indonesia memberantas korupsi," kata Wapres JK ketika ditanya tentang kasus korupsi e-KTP.

Meskipun ada upaya berulang kali oleh para politisi dan polisi untuk melemahkan, KPK tetap menjadi salah satu lembaga yang paling efektif dan independen di Asia Tenggara. Tahun lalu, ada 91 orang yang diusut KPK, suatu rekor baru dalam 15 tahun sejarah KPK.

"Tidak ada negara lain yang selama 10 tahun memenjarakan sembilan menteri dan 19 pejabat tinggi lainnya serta anggota parlemen," kata JK kepada Reuters.

Forum Ekonomi Dunia melalui Laporan Kompetitif Global 2015-2016 menyebutkan dari data-data yang mereka terima mengindikasikan bahwa upaya mengatasi korupsi di Indonesia cukup berhasil yang menunjukkan "peningkatan pada hampir semua tindakan yang berkaitan dengan suap dan etika".

Meskipun demikian, Indonesia masih bercokol di peringkat 90 dari 176 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International tahun lalu, setara dengan negara-negara seperti Liberia dan Kolombia.

Rekam Jejak
KPK, yang mengaku 100 persen bekerja berdasarkan bukti, didukung 1.200 staf dan dapat melakukan penyadapan tanpa surat perintah. Setelah memulai penyelidikan, tidak ada mekanisme hukum yang dapat menghentikan KPK.

Namun aksi KPK bukannya tanpa mendapat perlawanan. Empat tahun lalu, KPK harus meminta dukungan publik setelah kantorny di kawasan Kuningan dikepung polisi yang meminta menyerahkan penyidik KPK yang mengungkap kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi Polri.

Kemudian mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, harus masuk bui, yang mengaku dia dijebak dalam kasus pembunuhan terhadap upaya sejumlah pihak yang bersikeras menghentikan penyelidikan penggembelungan suara pada Pemilihan Presiden 2009. Antasari Azhar kemudian mendapat grasi tahun ini.

Media massa Indonesia turut mengungkap kasus korupsi kepada khalayak pembacanya, meskipun Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk mematuhi asas praduga tak bersalah.

Kasus korupsi juga memicu ketegangan agama dan politik, terkait Pilkada DKI Jakarta yang menjadi ajang pertarungan awal menjelang Pilpres 2019.

KPK sendiri sejak lama menghadapi berbagai tekanan dan upaya pelemahan. Bahwa sebagian besar tersangka korupsi erasal dari anggota parlemen dan partai pendukung pemerintah, membuat penyidikan rentan intervensi politik.

"Sejak dari awal, kami memahami bahwa kasus ini tidak akan menjadi proses yang singkat. Kami mengangggap ini seperti lari maraton," kata Ketua KPK Agus Rahardjo sambil menegaskan, lembaganya tetap akan mengejar 'ikan-ikan besar' yang terlibat.

Ketegangan dengan DPR
Kasus ini berlangsung dari 2009 dan terpusat pada dugaan penggelembungan (mark-up) anggaran pengadaan untuk program KTP elektronik.

Para tersangka diadili, dua direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri, menyebut Ketua DPR Setya Novanto dan tokoh elit PDIP termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, seperti disebut dalam surat dakwaan.

Yasonna dan Setya Novanto belum didakwa dan membantah menerima suap dari proyek e-KTP.

Petinggi PDIP mengatakan partai meragukan bahwa kadernya terlibat kasus tersebut, dan akan menghormasi proses hukum.

Ketegangan antara KPK dan DPR memang sudah terjadi sejak lama. Sebagian anggota DPR menuduh KPK punya motif politik dibalik pengungkapan kasus-kasus korupsi besar.

Kalangan DPR sebelumnya pernah mengusulkan untuk membatasai kewenangan KPK dan memberi wewenang kepada DPR untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi, jika hal itu dianggap perlu.

Sebuah tim ahli di DPR kini berupaya mendapat dukungan publik untuk melakukan revisi pada UU KPK. DPR ngotot agar KPK harus minta ijin terlebih dulu kepada DPR sebelum melakukan penyadapan. DPR juga menuntut wewenang untuk menghentikan pengusutan korupsi dalam kondisi-kondisi tertentu seperti dilansir MailOnline.