Menteri BUMN Larang Dewan Direksi BUMN Rapat di Hotel
Indonesian Govt Bans CEOs of SOEs to Hold Meeting in Hotels
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Menteri BUMN Rini M Soemarno menginstruksikan seluruh pejabat Kementerian BUMN dan perusahaan milik negara agar tidak lagi melakukan rapat di hotel, termasuk mengurangi perjalanan dinas sebagai tindak lanjut pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Kalau ada pertemuan-pertemuan tidak lagi di hotel, diusahakan digelar hanya di kantor. Kalau ada kunjungan ke daerah diminta menggunakan wisma. Kalaupun ada mess, ya bisa tinggal di situ," kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (24/11).
Menurut Rini, langkah tersebut bagian dari efisiensi perusahaan sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang PNS dan kementerian/lembaga melakukan rapat-rapat di hotel.
Sebelumnya Menpan-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan, upaya penghematan dengan pelarangan menggelar rapat di hotel, serta pembatasan perjalanan dinas, bisa menghemat anggaran hingga 20 persen.
Ia menegaskan, aturan melakukan penghematan tersebut mulai dijalankan 1 Desember 2014, yang sudah diedarkan pada semua kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten.
Jakarta (B2B) - Indonesian State-owned Enterprises (SOEs) Minister Rini Soemarno has instructed CEOs and directors of state-owned enterprises to hold meetings in their offices rather than in hotels as a budget-saving measure.
"Meetings must be held in the office. If there are official visits scheduled, the CEOs and directors must stay in budget hotels. All state-owned enterprises activities must be efficient," Rini noted here on Monday.
According to the minister, the policy was in accordance with the governments plan to maximize budget efficiency. The Ministry of State Employees and Bureaucracy Reform had earlier banned state employees from conducting meetings in hotels and reducing the number of unnecessary official visits.
Minister of State Employees and Bureaucratic Reform Yuddy Chrisnandi earlier stated that the new efficiency policy implemented on governmental bodies could save up to 20 percent of the state budget.
The efficiency policy will come into effect from December 1, 2014, and is applicable to all employees in the ministries, provincial governments, and district governments.