Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 62/2015 tentang struktur baru di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menetapkan dihapusnya jabatan deputi pengkajian sehingga hanya ada enam deputi, sementara staf ahli berkurang dari sebelumnya lima menjadi tiga.

Perpres No 62/2015 menyebutkan Ketentuan Peralihan yang menyatakan pada saat Perpres ini berlaku maka seluruh jabatan berikut pemangku jabatan di Kemenkop dan UKM yang dihapus tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Perpres tersebut.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 46 Perpres Nomor 62/2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 25 Mei 2015 itu seperti dilansir Sekretariat Kabinet.

Dalam Perpres itu disebutkan, organisasi di Kemenkop dan UKM terdiri atas sekretariat kementerian dan enam  deputi yakni bidang kelembagaan, bidang pembiayaan, bidang produksi dan pemasaran, bidang restrukturisasi usaha, bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan bidang pengawasan.

Sementara staf ahli yang dipertahankan adalah staf ahli bidang ekonomi makro, bidang produktivitas dan daya saing, dan bidang hubungan antarlembaga.

Perpres juga menyebutkan tentang pembentukan inspektorat sebagai unsur pengawas yang dipimpin inspektur, yang berada di bawah di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri melalui sekretaris kementerian.

Selain itu, di Kemenkop dan UKM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, satuan organisasi, dan tata kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,” bunyi Pasal 42 Perpres tersebut.