Kasus RS Sumber Waras Belum Terindikasi Korupsi, kata Basaria Panjaitan
Indonesian Anti Graft Agency Declared No Corruption Indication Yet in Sumber Waras Hospital Case
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hingga saat ini belum menemukan dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan pihaknya masih harus menemukan dua alat bukti untuk menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan.
"Menaikkan kasus itu ke tingkat penyidikan tak semudah yang kita bayangkan," katanya di Jakarta pada Senin malam (29/2).
Dia menambahkan, kasus dugaan korupsi itu sulit untuk ditingkatkan ke penyidikan lebih lanjut, karena belum ada mengarah ke tindak pidana korupsi.
Basaria menolak mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya penyalahgunaan wewenang dalam pembelian lahan RS Sumber Waras itu disebabkan adanya seseorang yang ingin menjegal Gubernur Ahok.
Dia mengatakan KPK mendalami kasus Sumber Waras tak hanya berdasarkan audit BPK. Menurut dia, KPK tidak bisa langsung menerima mentah-mentah laporan dari BPK dan menyeret Ahok sebagai tersangka.
Jakarta (B2B) - Indonesian Anti-graft Agency (KPK) declared have not found indication of corruption act in Jakarta's Sumber Waras Hospital land acquisition by Jakarta provincial government which allegedly involved Governor Basuki Tjahja Purnama, according to the KPK Deputy Chief Basaria Pandjaitan.
Basaria said the KPK is still investigating the alleged corruption of that case because her agency needs two more evidences to upgrade the case to investigation phase.
"The KPK to upgrade the case to investigation phase is not simple," she said here on Monday night (2/29).
She added meaning that the alleged corruption case will be difficult to be upgraded for further investigation because it has yet to lead to corruption act.
Basaria said the rumor that the Supreme Audit Agency’s (BPK) audit results which mentioned an indication of violation in Sumber Waras Hospital land acquisition was made by parties who wants to sabotage Governor Basuki.
The KPK deputy chief said that to study the case only based on BPK’s audit is not enough. The KPK could not arbitrarily accept BPK’s report and promptly identify Ahok as suspect.
