Bekasi, Jawa Barat (B2B) - Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian RI sebagai lembaga publik yang mengemban amanah perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia melakukan reformasi sistem pelayanan publik yang menjadikan pengguna layanan publik sebagai pusat sentral pelayanan yakni dengan penerapan Citizen Charter dalam sistem pelayanan publiknya.

Komitmen Barantan diimplementasikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian dari seluruh Indonesia menandatangani komitmen Standar Pelayanan Publik yang berorientasi pada citizen charter di Aula Gedung Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian (BUTTMKP), Bekasi, Rabu pagi. Penandatanganan disaksikan oleh Kepala Ombudsman RI (ORI) Danang Girindrawan, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Banun Harpini serta seluruh pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Barantan.

"Pelayanan publik yang berkualitas merupakan harapan dari semua pihak yang berhubungan langsung dengan sistem pelayanan publik, termasuk layanan perkarantinaan,  menjadikan pengguna layanan publik sebagai pusat sentral pelayanan yakni dengan penerapan Citizen Charter," kata Banun Harpini kepada pers.

Citizen Charter itu sendiri adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan standar pelayanan publik yang melibatkan baik penyedia layanan publik dan pengguna layanan publik yang melekat sehingga disertai sanksi bagi kedua pihak apabila wanprestasi.  Penerapan Citizen Charter merupakan tindak lanjut dari UU N0. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik tersebut.

Ketua ORI, Danang Girindrawan menilai pelayanan publik Barantan sudah cukup baik namun perlu terus ditingkatkan agar Barantan dapat lebih cepat mewujudkan reformasi birokrasi, untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengawasan terhadap peraturan perkarantinaan.