PRABOWO Subianto, mantan jenderal TNI yang maju sebagai calon presiden RI dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014, menyatakan mundur dari Pilpres beberapa jam sebelum hasil Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, yang menuding KPU bertindak curang sebagai penyelenggara Pemilu, bersikap tidak adil dan tidak demokratis.

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan 17.000 pulau dan penduduk 240 juta juta jiwa, dan KPU membutuhkan waktu dua minggu untuk menghitung hasil Pilpres, seperti dilansir MailOnline.

Joko Widodo sebagai rivalnya, mempertahankan keunggulan tipis sekitar 4% dari hasil hitung cepat "quick count" oleh lembaga polling yang dirilis setelah pemilu. Namun Prabowo, yang mengaku memiliki aset US$140 juta dan telah dua kali maju mengikuti Pilpres, berulang kali mengklaim bahwa hasil perhitungan quick count menunjukkan pihaknya yang menang.

"Kami menolak pemilihan presiden 2014, yang tidak sah, dan karena itu kami menarik diri dari proses yang sedang berjalan," katanya di Jakarta, Selasa.

Pengamat politik menilai bahwa Pilpres berlangsung jujur, adil dan dan bebas, dengan tindak pelanggaran yang tergolong minimal. 

Maswadi Rauf, seorang profesor politik di Universitas Indonesia, mengatakan ia tidak melihat tidak ada tindak kecurangan pemilu, seperti yang dituduhkan oleh Prabowo.

Penolakan Subianto tentang hasil Pilpres "mencerminkan sikap nyata elit, yang belum siap untuk menerima kalah," kata Rauf. "Kami masih dalam masa transisi menuju demokrasi, yang memang bukan budaya kita. Dan apa yang terjadi menunjukkan kita masih belum dewasa, kita perlu belajar."

Tidak ada laporan tindak kekerasan Selasa. Sekitar 100 pendukung Prabowo menggelar aksi damai sekitar 300 meter (meter) dari gedung KPU di pusat kota Jakarta, meneriakkan "Prabowo adalah real presiden" dan memegang spanduk yang mengatakan bahwa KPU harus menghentikan kecurangan.

Gedung KPU dikelilingi oleh ribuan polisi untuk menjaga keamanan setelah kampanye presiden berlangsung ketat diwarnai kampanye negatif dan fitnah. Joko Widodo, rival Prabowo menuding penurunan elektabilitas dalam jajak pendapat dalam beberapa minggu sebelum pemilihan karena serangan terhadap pribadinya yang menuduhnya, antara lain, kafir - yang dibantahnya keras.

Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar.

Meskipun Jokowi dituding kurang pengalaman dalam politik nasional, ia membangun reputasi sebagai seorang rakyat dan pemimpin yang efisien yang ingin memajukan reformasi demokratis, dan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Ia dipandang sebagai sosok yang jujur dan bersih seperti dituding pada elit politik dan militer di Indonesia selama beberapa dekade.

Sebaliknya, Prabowo ubianto, seorang pensiunan jenderal semasa rezim Soeharto sekaligus mantan menantu dari sang diktator ndonesia, yang berasal dari keluarga kaya, dan terpandang. Dia memiliki catatan hak asasi manusia meragukan selama karir militernya, tetapi dipandang sebagai pemimpin yang kuat dan tegas. Kampanyenya itu lebih baik dibiayai dan mendapat dukungan dari sebagian besar partai politik di Indonesia, termasuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera lengser, yang menjabat selama dua periode dan aturan konstitusi melarangnya untuk menjabat kedua kalinya.

Hasil akhir menunjukkan bahwa Jokowi, yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meraih dukungan dari 71 juta orang, atau 53% persen dari lebih 133 juta pemilih, sedangkan Prabowo didukung 62 juta pemilih atau 47%. 

Jumlah pemilih mencapai 71 persen, turun sedikit dari Pilpres 2009, yang mencapai 72%.