Suryadharma Akui Siap Lepas Posisi Ketua Umum PPP
United Development Party (PPP) Chairman Ready to Step Down
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menegaskan ia tidak ingin berlama-lama memegang jabatan tertinggi di partai itu dalam posisinya sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.
"Dalam posisi saya sebagai tersangka oleh KPK, saya tidak berhasrat untuk memegang jabatan Ketua Umum PPP berlama-lama. Saya paham betul posisi saya," kata Suryadharma seusai rapat internal PPP di kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa malam.
Meskipun demikian dia menyatakan dalam rapat itu bahwa dia ingin melepaskan jabatan tersebut melalui forum di mana dulu ia diangkat, yaitu muktamar partai.
Suryadharma pun telah mengusulkan muktamar dilaksanakan pada 22 atau 23 Oktober 2014. Namun dalam rapat, ada suara-suara yang tidak setuju atas usulan itu.
Dia menilai rapat itu memiliki agenda-agenda terselubung untuk mendesaknya mundur sebelum muktamar. Desakan itu menurut dia, datang dari 26 DPW PPP yang berkomplot.
"Ya itu memang komplotan ke-26 DPW yang tidak didukung oleh DPC-nya. Saya ini tidak dipilih oleh DPW melainkan DPC," ujar dia.
Atas alasan tersebut Suryadharma menilai rapat itu tidak sehat. Mantan Menteri Agama itu menduga rapat itu sebenarnya telah mengambil sebuah keputusan yang dipaksakan.
Suryadharma sendiri pulang lebih awal dalam rapat itu dengan alasan masih memiliki agenda lain keesokan hari.
Pada Selasa malam, sejumlah pengurus harian DPP PPP melakukan rapat tertutup untuk membentuk panitia dan waktu pelaksanaan muktamar partai.
Suryadharma mengakui dalam rapat yang dihadiri sejumlah petinggi PPP antara lain Romahurmuzy, Dimyati Natakusuma, Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Ahmad Yani itu muncul usulan agar ia mengundurkan diri dari posisi ketua umum.
Jakarta (B2B) - Suryadharma Ali, chairman of the United Development Party (PPP) Suryadharma Ali announced that he will resign after being named a suspect in the Hajj fund graft case by the Indonesian Anti-graft Commission (KPK).
"As I have been named a suspect by the anti-graft body, I do not wish to hold the post of party chairman any longer. I am well aware of my position," stated Suryadharma Ali after an internal meeting at the office of PPP on Tuesday night, September 9.
In the meeting, Suryadharma said that he was willing to resign at the partys congress, where he was first elected the chairman.
Suryadharma also proposed that the congress be held on October 22 or 23, despite some members disagreeing to the proposal.
The Tuesday night meeting was considered to have a hidden agenda to urge Suryadharma to resign, which came from 26 regional party leaders.
"The partys branch does not support the 26 regional party leaders. I was not elected by the partys regional office, but by the partys branch," Suryadharma added.
Suryadharma considered the meeting unhealthy and that he had been actually forced to take the decision.
In light of the urgent need to dismiss him, Suryadharma left the meeting early saying he had another agenda on Wednesday.
On Tuesday, the leadership board held a closed meeting to prepare for the partys congress.
Suryadharma admitted that a suggestion was made at the meeting asking him to step down.
Suryadharma has been charged with violation of Regulation No. 20/2001 on anti-corruption, which carries a maximum jail term of 20 years.
Last May, former religious affairs minister Suryadharma was named as a suspect in the graft case involving the misuse of funds related to the 2012-2013 Hajj pilgrimage programs.
