Ahok Minta Maaf pada Warga Jakarta Lantaran Polemik APBD DKI
Jakarta Governor Apologized Related Polemic of City Budget
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik lucu terkait polemik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015.
”Saya minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik lucu seperti ini. Tapi ini terpaksa dilakukan untuk membela uang rakyat dengan risiko saya tersingkir. Orang bilang saya nggak ada komunikasi, coba kamu lihat video-video kita di paripurna, cipika-cipiki sama saya semua kok. Komunikasi lancar, persoalannya cuma Rp12,1 triliun saja,” ujar Basuki di Balaikota, Selasa (3/3).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata Basuki, terpaksa menempuh jalur hukum karena banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi korban.
"Pemprov DKI mencatat Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) terbesar pada 2014 disebabkan banyak anggaran siluman dan kami menolak untuk eksekusi,” lanjut Basuki.
Alhasil, kata Basuki, Pemprov DKI paksa menerapkan sistem e-budgeting pada APBD 2015 agar tidak ada lagi ditemukan anggaran siluman.
”Saya kunci melalui sistem e-budgeting. Dewan mengajukan hak angket. Parpol yang mendukung hak angket sebetulnya mendukung APBD versi Pemprov DKI,” ujarnya.
Oleh karena itu, Basuki memilih rela dipecat dari jabatan sebagai Gubernur DKI atau dimasukkan ke penjara daripada memainkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun.
”Kami ada prosedur pembahasan anggaran. Justru tugas dewan kan pengawasan sebetulnya. Kalau tanda tangan KUA-PPS dengan kami sudah selesai, dewan tinggal awasi kami pakai anggarannya sesuai nggak? Bukan menyodorkan anggaran versi dewan,” ungkapnya.
Jakarta (B2B) - Jakarta Governor, Basuki Tjahaja Purnama apologized to Jakarta citizens over the polemic of the 2015 City Budget (APBD) that broke out with Jakarta Legislative Council (DPRD).
“I apologize to citizens for this joke political. But I have to do it to save public money, even though it takes a big risk. People thought I did not communicate with legislative, but you can watch our videos during the plenary session. All went well. Our problem is only Rp 12,1 trillion,” said Ahok, at City Hall, Tuesday (3/3).
Ahok conveyed the city administration had to take this matter seriously into legal because of many regional working units (SKPD) become victim.
"The city administration recorded the highest amount of budget surplus (Silpa) in 2014 was caused by lots of fictitious budget, and we refuse to execute it,” he said.
As a result, he stated, the e-budgeting system was forced to be applied for anticipating fictitious budget.
“I locked it through e-budgeting system. The legislative filed a right of inquiry. Although the political parties are supporting the right, but they are actually more aligned to us," stressed Ahok.
Therefore, he opted to be demoted or imprisoned than “tricky” in manipulating budget by Rp 12,1 trillion.
“We have a procedure in budget discussion. Actually, the legislative duty is just to supervise. The signature by the city's budget priorities and preliminary thresholds (KUA-PPS) was done, and the legislative can check it, whether the budget is valid or not, instead of thrusting legislative's budget version,” he finished.
