MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga tertinggi di Indonesia yang berwenang mengeluarkan fatwa, dengan menerbitkan pedoma berkomunikasi melalui media sosial (medsos).

Indonesia diketahui merupakan salah satu negara dengan jumlah tertinggi dalam penggunaan medsos seperti Facebook dan Twitter, sekaligus negara dengan populasi Muslim terbesar, sehingga muncul kekhawatiran atas meningkatnya berita palsu (hoax) yang memicu ketegangan agama dan etnis.

"Kami akan mengeluarkan panduan atau pedoman secepat mungkin, karena situasinya sudah mengkhawatirkan," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.

"Mudah-mudahan, dengan pedoman tersebut umat Muslim tidak akan terlibat lagi dalam hoax."

Fatwa diharapkan dikeluarkan MUI sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 15 Februari mendatang untuk memilih Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab disapa Ahok saat ini tengah menjalani persidangan dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kasus ini muncul dari video di medsos, yang terus menyebar di media sosial akhir tahun lalu, hal itu terkait komentar Ahok yang menuding lawan-lawan politiknya menggunakan ayat suci Alquran untuk membendung langkahnya terpilih sebagai gubernur.

Ratusan ribu Muslim telah dua kali melakukan unjuk rasa besar-besaran di Jakarta untuk memprotes Ahok dan menuntutnya masuk penjara dan mengundang pertanyaan terhadap negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tentang perlindungan hak-hak minoritas.

Purnama dan panggilan untuk memenjarakan nya, mengarah ke pertanyaan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tentang perlindungan hak-hak minoritas seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.

Presiden Joko Widodo telah berulang kali mendesak pengguna media sosial untuk menahan diri dari menyebarkan berita palsu dan pemerintah telah mengundang eksekutif dari media sosial raksasa Facebook untuk membahas hal itu guna membantu mengatasi masalah hoax.

MUI, yang diisi oleh perwakilan organisasi Islam terbesar di Indonesia, kerap mengeluarkan fatwa namun dampaknya tidak terlalu besar.

MUI tahun lalu mengeluarkan fatwa tentang laranganpembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar, dalam upaya untuk mencegah polusi asap yang menyelimuti Asia Tenggara hampir setiap tahun.