Jakarta (B2B) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan intervensi pemilik modal yang tidak sehat akan merusak peran pers yang konstruktif dan kehilangan kemerdekaan dalam menjalankan misinya sebagai pilar dari demokrasi.

"Yang juga bisa merusak peran pers yang konstruktif, pers yang menjalankan kode etik jurnalistiknya manakala pemilik modal melakukan intervensi yang tidak sehat, sehingga pers kehilangan kemerdekaannya, kehilangan apa yang harus dilakukan untuk menjalankan misinya," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam puncak HUT LKBN Antara ke-76 di Jakarta, Rabu.

Presiden yang hadir dalam acara Puncak HUT Antara tersebut didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

HUT Antara diperingati setiap 13 Desember. ANTARA didirikan oleh empat sekawan, Soemanang, Adam Malik, Pandu Kartawiguna dan Albert Manoempak Sipahutar pada 13 Desember 1937.

Menurut Presiden, pers memiliki peran konstruktif turut mencerdaskan masyarakat seperti diamanatkan konstitusi, selain sebagai pengawas dan melakukan kontrol terhadap kekuasaan sebagi pilar demokrasi.

Pers yang meyajikan fakta, berita yang berimbang, yang telah dikonfirmasi kebenarannya, bukan berita bohong maupun fitnah. Intervesi yang tidak sehat akan merusak peran penting pers tersebut.

Presiden menambahkan, intervensi pemilik modal terhadap media tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara demokrasi lainnya, termasuk di Barat yang telah memiliki tradisi demokrasi ratusan tahun.

Untuk itu, menurut Presiden Yudhoyono, dalam situasi demokrasi yang tumbuh dan berkembang, Indonesia harus mampu menjauhkan campur tangan yang tidak semestinya tersebut.

Selain itu, Presiden mengatakan campur tangan kekuasan pemerintah juga dapat merusak peran pers. Intervensi pemerintah terhadap pers biasanya berlangsung dalam negara-negara yang otoriter.

"Manakala yang berlaku adalah sistem otoritarian, demokrasi dan kebebasan tidak mekar, pers di kontrol, bisa dibubarkan, bisa dibreidel, bisa dilarang maka pers tidak menjadi pilar dalam demokrasi," kata Presiden.