Basuki Minta Aparat DKI Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Acting Jakarta Governor Asks Public Services to be Closed to Citizens
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan evaluasi aparaturnya agar lebih profesional dalam mengelola keuangan daerah sehingga kinerjanya lebih meningkat. Begitu pun dalam kebijakan belanja daerah tetap ditekankan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana yang dibutuhkan warga.
"Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat," kata Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta di gedung DPRD, Kamis.
Terkait rendahnya penyerapan anggaran terutama belanja langsung menurutnya karena kesalahan kode rekening dan kurangnya persyaratan administrasi pendukung lainnya, termasuk terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan.
"Khusus permasalahan dalam pembebasan lahan adalah tidak tercapainya kesepakatan harga dengan pemilik tanah dan administrasi teknis tanah tidak memenuhi syarat antara lain status kepemilikan sertifikat yang belum jelas," ucap pria yang kerap disapa Ahok itu.
Selain itu, adanya kegiatan yang sudah diselesaikan persiapan administrasinya tetapi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya yakni, pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler, pembangunan separator busway, inventarisasi dan pembebasan tanah Waduk Cimanggis Jakarta Timur dan inventarisasi serta pembebasan Tanah Kali Sunter lanjutan.
Sedangkan kegiatan yang dilakukan efisiensi termasuk efisiensi dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa yakni, kegiatan yang tidak dapat dijalankan karena belum tersedianya fasilitas berupa server, pengadaan sistem perizinan rumah sakit berbasis internet dan penyusunan sistem jejaring rujukan puskesmas dan rumah sakit pada Dinas Kesehatan, seperti dilansir beritajakarta.com.
Jakarta (B2B) - Jakarta Provincial Government keeps evaluating its apparatuses so they would be more professional in managing regional financial and improve their performances. And in regional expenditure policies, the improvement of public services quality must be emphasized to meet all citizens’ basic needs for facilities and infrastructures.
“To improve public services quality, to shift the services into closer to the citizens,” stated Acting Jakarta Governor Basuki T Purnama at Jakarta Parliament (DPRD) building, Kamis.
About low direct budget absorption, Basuki assessed it happens because of fault in account code and lack of supporting administration requirements, including failure in auction process.
“Particularly problems in land acquisition are no land price agreement with landowners and unqualified land technical administration, such as unclear land certificate ownership,” he uttered.
Moreover, there are also activities which administration has finished but cannot be executed fully, such as bus procurement for regular transportation revitalization, TransJakarta bus separator construction, as well as inventory and land acquisition for Cimanggis Reservoir (East Jakarta) and Sunter River (North Jakarta).
As for activities in which efficiency done, including efficiency in goods and services procurement auction, are activities that cannot be run due to there is no server provided yet, internet-based hospital licensing system procurement, and compilation of community health center and hospital referral networking system in Health Department.