Google Lunasi Pajak, Pemerintah Kebut Permen Regulasi Perusahaan IT

Google Agrees Future Tax Payments with Indonesia, Minister Says

Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi


Google Lunasi Pajak, Pemerintah Kebut Permen Regulasi Perusahaan IT Foto: MailOnline

KANTOR pusat Google Asia Pasifik Alfabet Inc menyatakan setuju untuk melunasi tunggakan pajaknya dan bersepakat dengan pemerintah Indonesia, yang ditanggapi positif oleh Menkominfo Rudiantara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Selasa bahwa Indonesia telah mencapai kesepakatan pajak dengan Google untuk 2016, setelah perselisihan selama sebulan atas tudingan bahwa raksasa pencarian internet tersebut belum melakukan pembayaran tahunan yang cukup.

Sengketa pajak Google dengan Indonesia menjadi penting bagi pemerintah sebagai strategi untuk mengejar pajak dari perusahaan teknologi lainnya seperti Facebook Inc dan Twitter Inc.

"Pada solusi untuk pajak masa depan, mereka (Google Asia Pacific) telah sepakat dengan pemerintah," kata Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia, yang memiliki pengawasan terhadap perusahaan berbasis internet yang beroperasi di Indonesia.

Hal ini bisa jadi tunduk pada perubahan peraturan di Indonesia untuk bisnis periklanan, kata Rudiantara.
Rudiantara menolak untuk mengomentari apakah Google telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia mengenai pajaknya untuk tahun-tahun sebelumnya.

Kantor pusat Google Asia Pasifik berada di Singapura, sementara entitas Indonesia-nya, PT Google Indonesia, didirikan pada 2011.

Google hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.

Seorang pejabat senior pajak mengatakan pada September bahwa Indonesia berencana untuk mengejar Google selama lima tahun dengan pajak yang dikembalikan dan perusahaan tersebut dapat menghadapi tagihan lebih dari $400 juta untuk 2015 saja atas tunggakan pajaknya.

Indonesia berkeinginan kuat meningkatkan pendapatan pajak untuk mengatasi defisit anggaran anggaran dan mendanai program infrastruktur yang ambisius. Pemerintah lain di seluruh dunia juga berupaya memburu pajak nekan apa yang mereka lihat sebagai penghindaran pajak perusahaan.

Tahun lalu, Google sepakat melunasi tunggakan pajak US$ 164 juta setelah penyelidikan intensif oleh otoritas pajak Inggris, sementara Thailand sedang mempelajari rencana untuk menguatkan peraturan pengumpulan pajak untuk perusahaan internet dan teknologi seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.

ALPHABET Inc's Google Asia Pacific headquarters has agreed on future tax payments with the Indonesian government, the country's communications minister said on Wednesday.

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati had said on Tuesday that Indonesia had reached a tax deal with Google for 2016, following a months-long dispute over allegations that the search giant had not made enough annual payments.

Google's tax dispute with Indonesia has been seen as a bellwether of how the government of Southeast Asia's biggest economy may pursue other technology companies such as Facebook Inc and Twitter Inc for taxes.

"On the solution for future taxes, they (Google Asia Pacific) have agreed with the government," said Rudiantara, Indonesian Minister of Communications and Information, who has oversight on internet-based companies operating in the country.

This may be subject to changes in Indonesia's regulation for the advertising business, said Rudiantara, who goes by one name.

Rudiantara declined to comment on whether Google has reached an agreement with Indonesia on its taxes for previous years.

Google's Asia Pacific headquarters is in Singapore, while its Indonesian entity, PT Google Indonesia, was incorporated in 2011.

Google did not immediately respond to requests for comment.

A senior tax official had said in September that Indonesia planned to pursue Google for five years of back taxes and the company could face a bill of more than $400 million for 2015 alone if it were found to have avoided payments.

Indonesia is eager to ramp up tax collection to narrow its budget deficit and fund an ambitious infrastructure programme. Other governments around the world are also seeking to clamp down on what they see as corporate tax avoidance.

Last year, Google agreed to pay 130 million pounds ($164 million) in back taxes to settle a probe by Britain's tax authority, while Thailand is studying plans to toughen tax collection rules for internet and technology firms.