DPR Minta Pemerintah Kuasai 10% Kebutuhan Pangan Nasional

Indonesian Govt Asks by Parliament to Control 10% of Food Supply

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


DPR Minta Pemerintah Kuasai 10% Kebutuhan Pangan Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron (pegang mikrofon) mengikuti kunjungan kerja Mentan Andi Amran Sulaiman di Cirebon pada akhir Juni lalu (Foto: B2B/Mac)

Jakarta (B2B) - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian RI untuk menguasai pasokan pangan strategis minimal 10% dari kebutuhan konsumsi pangan nasional per tahun, dengan memperkuat peranan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga dan buffer stock.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron meminta Kementan untuk meningkatkan peran dan fungsi Bulog sebagai buffer stock pemerintah dan stabilisator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategis.

"Komisi IV DPR meminta Kementan dapat menguasai stok pangan strategis dengan memperkuat Bulog sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategis," kata Herman Khaeron dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di komplek parlemen di Jakarta pada Kamis (27/8).

Komisi IV DPR juga merekomendasikan kepada pemerintah melalui Kementan untuk membentuk Lembaga Pangan Nasional, sesuai dengan amanat UU Pangan No 18/2012.

"UU Pangan mengamanatkan dibentuknya Lembaga Pangan Nasional paling lambat tanggal 17 November 2015," kata Herman Khaeron, politisi dari Partai Demokrat.

Dia menambahkan, Komisi IV DPR juga meminta Kementan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung infrastruktur pertanian, khususnya ketersediaan air seperti yang kekeringan yang terjadi saat ini.

Jakarta (B2B) - Indonesian Parliament through the Economic Commission asked the Agriculture Ministry to take control of strategic food supply at least 10% of national food consumption per year, by strengthening Logistics Agency, or Bulog as a price stabilizer and buffer stock.

Vice Chairman of the Economic Commission, Herman Khaeron asked the ministry to increase the role and function of Bulog into the buffer stock as well as stabilizing the prices of various food commodities and strategic food staple.

"The Commission asked the ministry can take control of strategic food stocks, to strengthen the role of Bulog as a stabilizer of prices of various essential food commodities, food and strategic," Mr Khaeron said at a working meeting with the  Agriculture Minister, Andi Amran Sulaiman in the parliament complex in Jakarta on Thursday (8/27).

The Commission also recommended to the government through the Ministry of Agriculture to establish a National Food Institution, in accordance with the mandate of the Food Law No. 18/2012.

"Food Law mandates the establishment of the National Food Institution at the latest on November 17, 2015," said Mr Khaeron said, politicians of the Democratic Party.

He added that the commission also asked the ministry to coordinate with relevant ministries to support agricultural infrastructure, in particular the availability of water as the drought is happening right now.