Kendari, Sultra (B2B) - Kementerian Pertanian RI berupaya melakukan penguatan kelembagaan petani melalui lembaga ekonomi masyarakat sejahtera (LEMS) di pedesaan mengacu pada potensi wilayah dan komoditas seperti desa kakao. Pemerintah akan melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendorong sinergi LEMS dengan pabrik sebagai industri antara untuk pengolahan coklat blok, dan perbankan yang mendukung modal dan pembiayaan.

"LEMS berperan melakukan kolektivitas dan konektivitas produk dan penetapan standar mutu dengan mendirikan koperasi di desa kakao, desa kelapa, dan empat komoditas utama lainnya yang potensial dikembangkan di Sulawesi Tenggara," kata Dirjen Perkebunan Bambang Wahyu Diantoro pada rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan 2017 di Kendari, Rabu (3/5) yang dibuka Gubernur Nur Alam.

Menurut Dirjen Bambang, peran LEMS melalui koperasi menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani pekebun meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu subsektor perkebunan berbasis kawasan eksisting, pengembangan kawasan baru, daerah perbatasan, daerah tertinggal yang didukung didukung oleh penguatan perbenihan dan kebun sumber benih.

Dia menambahkan, langkah tersebut diikuti kegiatan spesifik dengan integrasi dan diversifikasi komoditas perkebunan utama melalui penguatan kelembagaan berbasis desa, pengembangan desa organik, dan pengembangan desa mandiri benih.

"Kegiatan spesifik juga fokus pada pengembangan indikasi geografis, peningkatan produksi khusus, standarisasi mutu produk, pengolahan pupuk organik, dan pengembangan agrowisata perkebunan berbasis wisata alam," kata Dirjen Perkebunan.

Kemandirian Petani

Menghadapi berbagai persoalan dalam pengembangan perkebunan, khususnya petani pekebun maka memang selayaknya didukung wadah berhimpun dalam bentuk kelembagaan, mengingat potensi luar biasa dari subsektor perkebunan di Sulawesi Tenggara.

Dirjen Bambang menengarai sampai saat ini kuantitas dan kualitas hasil produksi perkebunan dari petani pekebun masih di bawah hasil produksi BUMN dan perusahaan swasta, kendala tersebut lebih banyak lantaran tanaman tua, kurang perawatan tanaman dan lalai menggunakan benih unggul saat melakukan peremajaan tanaman.

"Petani pekebun kian merugi karena bargaining position dalam soal harga dengan pabrik, dengan posisi tawar lebih tinggi, pihak pabrik tidak segan menolak penjualan hasil kerja keras petani tanpa peduli nasib mereka," kata Dirjen Perkebunan.

Menurutnya, para petani pekebun harus bergabung dengan LEMS sebagai kelembagaan petani, sebagai langkah mengatasi persoalan mereka. Kelembagaan yang terorganisir akan menciptakan peluang bargaining position yang relatif lebih baik dalam pemasaran produk.

"Begitu pentingnya suatu kelembagaan sebagai wadah bersama dalam perkebunan, maka lihat saja, para pengusaha perkebunan kelapa sawit pun membentuk lembaga perkebunan yang dikenal sebagai Gapki," kata Dirjen Bambamg DW.