Kementan Fokus pada Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan

Indonesian Smallholders Should Strengthen Farmer Institutions

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Kementan Fokus pada Penguatan Kelembagaan Petani PerkebunanDirjen Perkebunan Bambang Wahyu Diantoro (kiri) serahkan plakat penghargaan kepada Gubernur Nur Alam usai membuka Rakor Pembangunan Perkebunan 2017 di Kendari (Foto: B2B/Gusmiati Waris)

Kendari, Sultra (B2B) - Kementerian Pertanian RI berupaya melakukan penguatan kelembagaan petani melalui lembaga ekonomi masyarakat sejahtera (LEMS) di pedesaan mengacu pada potensi wilayah dan komoditas seperti desa kakao. Pemerintah akan melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendorong sinergi LEMS dengan pabrik sebagai industri antara untuk pengolahan coklat blok, dan perbankan yang mendukung modal dan pembiayaan.

"LEMS berperan melakukan kolektivitas dan konektivitas produk dan penetapan standar mutu dengan mendirikan koperasi di desa kakao, desa kelapa, dan empat komoditas utama lainnya yang potensial dikembangkan di Sulawesi Tenggara," kata Dirjen Perkebunan Bambang Wahyu Diantoro pada rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan 2017 di Kendari, Rabu (3/5) yang dibuka Gubernur Nur Alam.

Menurut Dirjen Bambang, peran LEMS melalui koperasi menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani pekebun meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu subsektor perkebunan berbasis kawasan eksisting, pengembangan kawasan baru, daerah perbatasan, daerah tertinggal yang didukung didukung oleh penguatan perbenihan dan kebun sumber benih.

Dia menambahkan, langkah tersebut diikuti kegiatan spesifik dengan integrasi dan diversifikasi komoditas perkebunan utama melalui penguatan kelembagaan berbasis desa, pengembangan desa organik, dan pengembangan desa mandiri benih.

"Kegiatan spesifik juga fokus pada pengembangan indikasi geografis, peningkatan produksi khusus, standarisasi mutu produk, pengolahan pupuk organik, dan pengembangan agrowisata perkebunan berbasis wisata alam," kata Dirjen Perkebunan.

Kemandirian Petani

Menghadapi berbagai persoalan dalam pengembangan perkebunan, khususnya petani pekebun maka memang selayaknya didukung wadah berhimpun dalam bentuk kelembagaan, mengingat potensi luar biasa dari subsektor perkebunan di Sulawesi Tenggara.

Dirjen Bambang menengarai sampai saat ini kuantitas dan kualitas hasil produksi perkebunan dari petani pekebun masih di bawah hasil produksi BUMN dan perusahaan swasta, kendala tersebut lebih banyak lantaran tanaman tua, kurang perawatan tanaman dan lalai menggunakan benih unggul saat melakukan peremajaan tanaman.

"Petani pekebun kian merugi karena bargaining position dalam soal harga dengan pabrik, dengan posisi tawar lebih tinggi, pihak pabrik tidak segan menolak penjualan hasil kerja keras petani tanpa peduli nasib mereka," kata Dirjen Perkebunan.

Menurutnya, para petani pekebun harus bergabung dengan LEMS sebagai kelembagaan petani, sebagai langkah mengatasi persoalan mereka. Kelembagaan yang terorganisir akan menciptakan peluang bargaining position yang relatif lebih baik dalam pemasaran produk.

"Begitu pentingnya suatu kelembagaan sebagai wadah bersama dalam perkebunan, maka lihat saja, para pengusaha perkebunan kelapa sawit pun membentuk lembaga perkebunan yang dikenal sebagai Gapki," kata Dirjen Bambamg DW. 

Kendari, Southeast Sulawesi (B2B) -  Indonesian Agriculture Ministry seeks to strengthen farmer institutions through the welfare community economic institutions (LEMS) in rural areas refers potential of regions and commodities such as cocoa villages. Jakarta will involve universities, research institutes and non-governmental organizations (NGOs) encouraging the LEMS factories as intermediate industries for cocoa processing, and banks support capital and finance.

"The LEMS plays a role in collectivity and product connectivity and quality standards by establishing cooperatives in cocoa villages, coconut villages and four other potential commodities in Southeast Sulawesi," said Director General of Plantation Bambang Wahyu Diantoro in the 2017 Plantation Coordination Meeting of Southeast Sulawesi province on Wednesday (May 3) here which was opened by Governor Nur Alam and attended by regents and heads of plantation offices.

According to Mr Diantoro, the LEMS through cooperatives became the government's focus improve the welfare o9f farmers increase production, productivity and quality of plantation sub-sector based on existing area, new area development, border area, underdeveloped area with seedling strengthening and garden seed source.

He added that the move is followed by specific activities with integration and diversification of major plantation commodities through strengthening of village-based institutions, development of organic villages, and development of seed villages independently.

"Specific activities also focus on developing geographical indications, improving special production, product quality standards, processing of organic fertilizers, and developing agro-tourism based on natural tourism," Mr Diantoro said.

Independence of Farmers

Facing various problems of plantation  development especially farmers should be supported by institutions, because of tremendous potential of plantation sub-sector in Southeast Sulawesi.

Mr. Diantoro allege the quantity and quality of plantation production of farmers is still below the production of state-owned enterprises and private companies, more constraints are due to old plants, less plant maintenance and neglect using superior seeds of new plants.

Farmers are losing money due to bargaining positions related to prices with factories with higher bargaining positions, the factories will not hesitate to refuse farmers regardless of their fate," he said.

According to him, the farmers must join the LEMS as a farmer institution, as a step to overcome their problems. Organized institutions will raise the bargaining position of farmers.

So important is an institution, for example, palm oil entrepreneurs form an association known as Gapki," he said.