Mentan Tegaskan RI Tolak Asing `Dikte` Ekspor Komoditas Pertanian

Indonesia Rejects Foreign Intervention on Exports of Agricultural Commodities

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Mentan Tegaskan RI Tolak Asing `Dikte` Ekspor Komoditas PertanianMentan Andi Amran Sulaiman (kanan) memaparkan tentang strategi pembangunan pertanian nasional pada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI tahun 2017 di Lemhanas (Foto: Humas Kementan)

Jakarta (B2B) - Negara-negara maju berupaya melemahkan komoditas ekspor pertanian Indonesia, khususnya kelapa sawit (CPO), yang dinilai mengancam kepentingan ekonomi mereka di pasar global, Pemerintah RI menolak intervensi asing setelah Uni Eropa menuding perkebunan kelapa sawit menimbulkan masalah lingkungan dan pelestarian lingkungan tapi mengabaikan kepentingan jutaan petani pekebun Indonesia yang mencari nafkah dari ekspor CPO.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan penolakannya terhadap intervensi asing khususnya Uni Eropa dalam masalah CPO, seperti lobi dan campur tangan asing dengan penyusunan regulasi pada Peraturan Pemerintah (PP) No 57/2016 juncto PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

"Indonesia tidak mau didikte oleh Eropa, isu CPO ini pendekatannya selalu environment, deforestation padahal seharusnya mengedepankan community welfare, yang ada di perkebunan kelapa sawit ada orang beneran yang hidup di situ," kata Mentan yang juga menyitir isu penyelamatan orang utan oleh pegiat perlindungan hewan langka di negara-negara Barat namun menafikan kepentingan rakyat Indonesia yang menggantunkan hidupnya pada ekspor CPO.

Hal itu dikemukakan oleh Mentan Amran Sulaiman ketika memberikan kuliah umum di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI tahun 2017 yang mengusung tema ´Kebijakan Swasembada Pangan dan Menunjang Kemandirian Perekonomian´ di Jakarta, belum lama ini.

PPRA  merupakan program Lemhanas untuk menyiapkan kader pimpinan tingkat nasional, yang berlangsung selam tujuh bulan dengan metode pengajaran off and on campus. Metode on campus berlangsung enam bulan dengan kegiatan ceramah/kuliah umum oleh menteri dan atau pimpinan lembaga pemerintah.

Sebelumnya diberitakan, PP No 57/2016 juncto PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut diduga kuat bertujuan
menjatuhkan bisnis kelapa sawit di Indonesia yang berpotensi mengancam kelangsungan hutan tanaman industri atau HTI dan perkebunan kelapa sawit.

Ketua Umum Himpunan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI) Supiandi Subiham; Ketua Bidang Kajian Kebijakan Pertanian Agronomi, Baran Wirawan; dan Sekretaris Jenderal Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Husnain menuding PP tersebut merupakan produk hukum turunan dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32/2009 yang berpotensi mengancam dua bisnis nonmigas utama penghasil devisa bagi Indonesia dari ekspor tanaman akasia dan kelapa sawit.

Ketiganya sepakat bahwa PP tersebut merupakan produk hukum turunan dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32/2009 yang berpotensi mengancam dua bisnis nonmigas utama penghasil devisa bagi Indonesia dari ekspor tanaman akasia dan kelapa sawit seperti diberitakan B2B pada 14 Desember 2016.

Menyikapi hal itu, Mentan menegaskan komitmennya pada peserta PPRA Lemhanas, "Kalau untuk kepentingan merah putih saya tanda tangan, kalau tidak saya tutup kembali."

Lumbung Pangan Dunia 2045
Kementerian Pertanian RI bertekad kuat mewujudkan swasembada pangan, dengan menyusun grand design untuk menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045, sebagai gambaran umum kebijakan pangan Indonesia tentang kemandirian suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan menyediakan kebutuhan pangannya secara mandiri.

Dia mengharapkan seluruh elemen masyarakat mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan mengesampingkan egoisme sektoral, hal itu diterapkan oleh Kementan melalui sinergi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan. "Yang ada hanya misi Presiden Joko Widodo. Kami hanya pembantu Presiden, dan saya telah wakafkan diri kami untuk negeri ini."

Mentan juga menyoroti regulasi yang seharusnya mampu mendukung program swasembada pangan di tahun pertama masa jabatannya sebagai menteri, dengan membuat terobosan melalui refocusing anggaran pada 2015 sebesar Rp4,1 triliun dan Rp4,3 triliun pada 2016.

Caranya? Dengan memangkas biaya perjalanan dinas, anggaran rapat, biaya seminar, upacara peresmian dan belanja tidak efisien lainnya, kemudian digunakan untuk belanja barang untuk memberi bantuan kepada petani berupa alat mesin pertanian (Alsintan), perbaikan infrastruktur, bantuan perbanyakan benih, dan bantuan lainnya sehingga bantuan kepada petani terus meningkat meskipun anggaran menurun.

"Kementan juga mengubah sistem tender yang tergolong lamban dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, khususnya kebutuhan petani dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung diikuti pengawasan ketat. Pupuk tender. Benih tender. Memangnya tikus bisa menunggu kita lagi tender," ungkap Mentan yang berhasil memimpin Kementan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah 10 tahun terakhir terbelenggu opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kebijakan tersebut disikapi oleh Mentan Amran Sulaiman dengan menempatkan satuan tugas (Satgas) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (Polri) untuk ´mengawal´ jajaran Kementan melaksanakan tugasnya, sehingga Kementan tercatat sebagai kementerian/lembaga pemerintah pertama di Indonesia yang melakukan terobosan berani tersebut.

Jakarta (B2B) - Developed countries are trying to weaken Indonesia´s agricultural export commodities, especially crude palm oil (CPO), which is considered threatening their economic interests in global markets, and Indonesian government has rejected foreign intervention after the EU blamed oil palm as a cause of deforestation and environmental problems, but ignores interests of millions of Indonesian farmers who make a living from CPO.

Indonesian Minister of Agriculture Andi Amran Sulaiman rejects foreign intervention, especially the European Union on CPO, in the regulations such as the Indonesian Government Regulation or the PP Number 57/2016 in conjunction with the PP Number 71/2014 on the Protection and Management of Peatland Ecosystems.

"Indonesia rejects the European intervention, CPO issue is always environment and deforestation approach but it should prioritize community welfare, which is in oil palm plantation is a human being living there," said Minister Sulaiman who accused rare animals such as orangutans is more important than the interests of the Indonesian people who make a living as farmers in oil palm plantations.

It was stated by Mr Sulaiman in general lecture at the National Defense Institute called the Lemhanas here recently about ´Indonesia´s food self-sufficiency policy to support economic independence´.

Previously reported, regulations such as the Indonesian Government Regulation or the PP Number 57/2016 in conjunction with the PP Number 71/2014 on the Protection and Management of Peatland Ecosystems attempt to weaken the agricultural export commodities from Indonesia through protests from non-governmental organizations (NGOs) and lobby as well as foreign interference.

It was said by the Chairman of Indonesia Peatlands Association of HGI, Supiandi Subiham; Chairman of Indonesia Agronomy Policy Studies, Baran Wirawan; and Secretary General of Indonesian soil science association, Husnain in the workshop about The Protection and Management of Peatland Ecosystems here on Tuesday (December 13).

They agreed that the PP Number 57/2016 allegedly aimed to weaken the palm oil business and industrial forest in Indonesia.

Minister Solomon affirmed his commitment, "If for the sake of Indonesia I want to sign, I refuse if not for the people."

World Food Barns
Indonesian Agriculture Minister to realizing food self-sufficiency, with grand design of making Indonesia as the 2045 World Food Barns, because the independence of a nation is determined to provide food self-sufficiently.

He expects all parties prioritize interests of the nation and override the sectoral egoism, it is applied by his ministry through synergy with the SOEs ministry, trade ministry and finance ministry.  "Only the mission of President Joko Widodo, I am just a minister, and I am ready to sacrifice for the benefit of the nation and state."

Minister Sulaiman also highlighted regulations for support the food self-sufficiency program in his first year as minister by breakthrough of budget refocusing in 2015 of 4.1 trillion rupiah and 4.3 trillion rupiah in 2016.

How? Cutting the cost of business travel, meeting budget, the cost of the seminar, inauguration ceremonies and other inefficient spending, then used for agricultural machinery expenditure submitted to the farmers as central government grants, infrastructure improvements and free seeds so that government grants for farmers increases despite state budget decreases.

"The ministry changed the tendering system that did not fit the field conditions with direct appointment," Minister Sulaiman said after the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) gave Unqualified Opinion (WTP) for the agriculture ministry, as the first time after the last 10 years or since 2006 have got Opinion With Exception (WDP).

The policy was addressed by assignment of task force of the Anti-graft Commission (KPK), the Attorney General´s Office and National Police (Polri) to control the use of state budget in the agriculture ministry.