Suwandi, Kepala Pusat Data dan Informasi di Kementerian Pertanian RI

MEDIA MASSA sedang dibanjiri pemberitaan pangan. Beberapa berita menyudutkan institusi dan personal yang dianggap gagal paham, sesat pikir, tidak berbuat apa-apa dan yang lainnya. Komentar sebagian pengamat disampaikan tanpa analisis tajam dan detail, tanpa didukung data dan fakta lapangan serta tidak mengerti atau sengaja tidak mau tahu masalah sebenarnya.  Hal ini berdampak menggiring opini publik yang menguras energi karena membahas hal tidak produkif.
 
Pangan mencakup aspek multi-dimensi. Pangan tidak bisa dibahas hanya pada satu sisi produksi atau konsumsi saja, tetapi mencakup aspek yang lebih luas dan semestinya dikupas secara integral, termasuk masalah perilaku manusia.
 
Merujuk pada data Angka Ramalan II tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa produksi padi 2015 mencapai 74,9 juta ton atau naik 5,85%, jagung naik 4,34%, kedelai 2,93% dibandingkan 2014. Demikian juga produksi cabai, bawang merah, tebu dan lainnya juga meningkat. Walaupun terjadi El-nino namun berkat antisipasi dini dan kesigapan pemerintah, ancaman kekeringan berhasil diatasi dan pasokan pangan saat ini dinilai memadai.
 
Bahkan mulai awal Februari 2016 sudah memasuki panen raya padi dengan perkiraan produksi sekitar 5 juta ton gabah kering giling (GKG) dan pada Maret 2016 akan dipanen 12,6 juta ton GKG. Demikian jagung dan bawang merah akan memasuki panen raya pada Februari ini.
 
Sangat disesalkan bahwa produksi yang tinggi ini ternyata tidak mengalir sampai ke konsumen. Terjadi ´anomali´ harga pangan di tingkat konsumen. Data bulanan lima tahun terakhir menunjukkan tidak ada korelasi antara harga konsumen dengan pasokan beras, dan terjadi disparitas antara harga di tingkat konsumen dengan produsen.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek produksi pangan tidak ada masalah, pasokan cukup aman, tetapi bermasalah pada aspek distribusi, sistem logistik, tata niaga, struktur dan perilaku pasar. Namun sayangnya kondisi ini dipahami secara sederhana oleh sebagian pengamat bahwa harga tinggi di konsumen berarti sistem produksi gagal.

Sistem tata niaga input dan produk pangan ini sudah waktunya dirombak menjadi struktur pasar yang baru yang lebih berkeadilan. Adil sehingga masing-masing pelaku antara produsen, pedagang dan konsumen saling menikmati manfaat.
 
Mencermati dugaan praktik mafia, kartel, penyelundup dan lainnya, Mentan Amran Sulaiman langsung bertindak. Lebih dari 30 kasus pengoplos dan pupuk ilegal ditangkap dan diproses hukum. Sebagian kartel lain yang selama ini mengendalikan pasokan dan harga sudah diproses di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tak lama lagi kasus impor “pangan” juga akan diproses. Solusi meredam perilaku bisnis pangan yang tidak adil telah diantisipasi pemerintah dengan menerbitkan berbagai kebijakan tata niaga dan regulasi impor secara ketat dan terkontrol.
 
Kerja keras pemerintah dalam mengelola pangan ini telah berhasil meningkatkan devisa. Kebijakan mendorong ekspor dan pengendalian impor telah menunjukkan hasil. Kinerja ekspor jagung tahun 2015 naik 1.800% dibandingkan 2014. Ekspor bawang merah 2015 naik 95% dan impor bawang merah turun 74%. Demikian pula peningkatan ekspor dan penurunan impor beberapa komoditas pangan lainnya.
 
Namun rupanya tindakan tegas Mentan disinyalir mendapat serangan balik dari “pihak tertentu” yang merasa terusik karena terganggunya bisnis menguntungkan yang selama ini dia nikmati.

Untuk itu marilah kita berfikir jernih dan berkontribusi nyata terhadap kedaulatan pangan. Berpihaklah kepada petani dan masyarakat lemah. Bertobatlah mendukung kelompok tertentu “mafia” yang menyengsarakan rakyat.

Para pengamat semestinya memahami masalah faktual di sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional, dan tidak berkomentar tanpa didukung fakta yang akurat dan komprehensif karena masyarakat saat ini makin pintar memahami suatu masalah.