PRESIDEN RI Joko Widodo mengingatkan semua menteri dan pimpinan lembaga bekerja cepat dan efektif sebagai tim yang solid, kompak, dan saling mendukung karena tidak ada visi dan misi menteri yang ada hanyalah visi misi Pemerintah RI.

"Tidak ada lagi yang saling menyalahkan. Dan kalau ada yagn kurang, ya ini kekurangan kita semua, karena kita berada dalam satu tim kerja," kata Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna pada Rabu petang (27/7) pasca perombakan kabinet (reshuffle) pada siang harinya.

Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Sabtu (23/7) Luhut B Panjaitan yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) telah melaksanakan perintah Presiden Jokowi untuk mendukung kinerja menteri lain di kabinetnya seperti terungkap dari riset internal di kementeriannya terhadap kinerja Kementerian Pertanian RI (Kementan) di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman yang menunjukkan trend positif.

"Tadi di pesawat terbang, staf saya bernama Seto lapor tentang hasil riset terhadap kinerja Kementan ternyata menunjukkan kinerja positif, dan swasembada pangan khususnya jagung akan bisa tercapai dalam satu tahun ke depan," kata Luhut di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara pada wisuda dan penerimaan pelajar baru SMA Unggul Del Toba Samosir (Tobasa).

Luhut menambahkan, dari hasil riset internal di kementeriannya terungkap bahwa sektor pangan nasional kerap diganggu sejumlah pihak yang tidak menginginkan Indonesia mencapai kedaulatan pangan, dan memilih jalan pintas melalui impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Mentan Amran Sulaiman kemudian mengambil langkah berani melarang impor jagung diikuti langkah penyitaan jagung impor yang terlanjur masuk di Indonesia.

"Ketika Mentan mengubah kebijakan impor jagung tahun lalu sempat memicu gejolak di industri pakan, dan harga jagung sempat melambung tapi kemudian pada 2016 harga berangsur normal dan menguntungkan petani," kata Seto, staf khusus Luhut B Panjaitan.

Menurut Seto, kebijakan Mentan terhadap jagung impor sangat positif bagi petani dan konsumen sehingga terjadi win-win solution, dan kinerja positifnya adalah impor jagung turun hingga 47%, kalau pada 2015 Indonesia mengimpor jagung hingga 1,5 juta ton dan tahun ini hanya 800.000 ton karena sebagian besar kebutuhan dipasok dari dalam negeri.

"Kami harapkan Mentan menghitung ulang second half-nya kalau hasil panennya bagus, dan kami pikir ini kebijakan yang sangat tepat," kata Seto.

Menteri Luhut mengakui sempat mempertanyakan kinerja Mentan Amran Sulaiman namun sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mendukung kinerja koleganya di Kabinet Kerja, dia memerintahkan timnya di Kantor Menko Polhukam untuk memantau dan menguji langsung di lapangan.

"Ternyata apa yang kami lihat dan dapati berbeda dengan yang diceritakan sejumlah pihak yang memang tidak senang dengan sepak terjangnya mengandalkan produksi pangan nasional," kata Luhut.

Seto menambahkan, kecaman terhadap Menteri Amran dilontarkan melalui media massa maupun media sosial. "Menteri Amran sering diserang, itu kerjanya mafia, kata Pak Luhut, ketika kita melakukan terobosan, pasti orang-orang yang menikmati uang-uang yang nggak jelas.... pasti akan bereaksi..."

Ketika apresiasi tersebut tersebut dikonfimasi kepada Mentan Amran Sulaiman, jawabannya singkat, "lebih baik orang lain yang menilai kerja keras saya. Saya sudah wakafkan diri saya untuk bangsa dan negara."

Peringkat Keamanan Pangan GFSI
Lembaga riset internasional, the Economist Intelligence Unit (EIU) ternyata turut memantau pembangunan pertanian Indonesia dengan merilis data terbaru tentang Global Food Security Index (GFSI) pada 9 Juni 2016, yang menyatakan bahwa dari peringkat GFSI secara keseluruhan (overall) peringkat Indonesia di 74 naik ke 71 dari 113 negara yag disurvai.

Hasil riset GFSI dilansir di http://foodsecurityindex.eiu.com/ menyebut bahwa Indonesia pernah meraih peringkat tertinggi dalam lima tahun terakhir adalah pada 2012, di peringkat ke-64 namun skor saat itu hanya 46,8 sedangkan tahun ini mencapai skor tertinggi selama lima tahun terakhir, dan untuk pertama kalinya menembus nilai50 tepatnya 50,6.

Secara umum terlihat kecenderungan positif menuju nilai GFSI yang lebih baik, dan pada saat yang bersamaan akan menaikkan peringkat Ketahanan Pangan Indonesia ke arah yang lebih baik secara signifikan seperti terlihat pada tabel.

Nilai indeks keseluruhan ditentukan oleh tiga aspek yakni Keterjangkauan (Affordability), Ketersediaan (Availability), dan Kualitas dan Keamanan ( Quality & Safety). Masing-masing aspek memiliki indikator tersendiri sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam menjalankan program keamanan pangannya. Pada 2016, terlihat bahwa aspek Keterjangkauan dan Ketersediaan untuk Indonesia meningkat drastis sehingga menjadi aspek yang dominan mempengaruhi kenaikan nilai indeks secara keseluruhan, sedangkan aspek Kualitas dan Keamanan hampir tidak mengalami perubahan.

Meningkatnya nilai indeks untuk aspek Keterjangkauan tampaknya terpantau dari usaha keras Kementan memotong rantai pasok pangan melalui penyediaan kapal ternak, menumpas mafia pangan dan menghambat akses tengkulak (middleman), membangun 1.000 Toko Tani Indonesia (TTI) dan meningkatkan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga penyanggah pangan nasional. Program-program tersebut mendekatkan produsen dan konsumen sehingga membuat ´petani senang dan konsumen tersenyum´.

Sementara aspek Ketersediaan Indonesia di peringkat 66, yang melampaui peringkat keseluruhan (71) erat hubungannya dengan peningkatan produksi komoditas pangan seperti dirilis BPS tentang produksi beras 2015 mencapai 75,4 juta ton dan cadangan beras memadai hingga Maret 2017. Diikuti peningkatan produksi jagung terukur dari menurunnya impor jagung hingga 47%, meningkatnya produksi bawang merah dan cabai untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Hasil riset GFSI juga melaporkan tentang perubahan besar pada indeksi keseluruhan, 2,7 dapat dikaitkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dilansir BPS pada April 2016 bahwa terjadi deflasi sebesar 0,45% yang dinyatakan BPS sebagai tertinggi sejak tahun 2000. Penyokong deflasi menurut BPS antara lain padi, beras, daging, ikan segar, ikan olahan, telur, dan bumbu-bumbuan.

Data yang disusun GFSI dalam indikator kuantitatif berasal dari data statistik nasional dan internasional. EIU menggunakan angka estimasi untuk menghindari nilai kuantitatif dari survei. Perkiraan angka dicatat dalam model buku kerja. Sementara indikator kualitatif, yang dibuat oleh EIU, berdasarkan informasi dari bank-bank pembangunan dan website pemerintah, sementara data lain dikumpulkan dari berbagai survei dan sumber data kemudian disesuaikan dengan EIU.

Sumber data yang digunakan EIU untuk menyusun GFSI berasal dari Kelompok Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Program Pangan Dunia (WFP), Indikator Sains dan Teknologi Pertanian (ASTI) dan kantor statistik di negara-negara yang diriset.

Kendati begitu, harus diakui bahwa aspek Kualitas dan Keamanan pangan Indonesia harus terus ditingkatkan, dengan kata lain kita harus sepakat bahwa penanganan Keamanan Pangan Nasional harus ditangani bersama secara total, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Laporan GFSI menyebutkan tujuh kekuatan Indonesia di sektor pangan meliputi tujuh aspek yakni standar nutrisi, volatilitas produksi pertanian, tarif impor produk pertanian,  kehilangan pangan, kapasitas penyerapan urban,  keamanan pangan, dan program jaring pengamanan pangan saat ini. Indonesia juga menghadapi empat tantangan belanja publik untuk penelitian dan pengembangan pertanian, pendapatan domestik bruto per kapita, diversifikasi pangan dan kualitas protein.